Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM MENJAGA PERDAMAIAN ACEH

Rahmat Razi Aulia

Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe menjadi daya tarik tersendiri di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe lahir karena adanya perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia pada 2005 di Finlandia. Lembaga sebagai amanah perdamaian itu merupakan sebuah wadah kepemimpinan dalam mempersatukan masyarakat Aceh. Perubahan sosial terjadi begitu cepat dan mengubah perang gerilya di hutan belantara menjadi kontestasi politik sesama tokoh dan elite politik di Aceh. Masyarakat beberapa kali mengkritisi…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS …

FAJAL FERRIAL AQDARIMAL

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam tersebut, bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi membantu Walikota di bidang kehidupan beragama dalam bentuk syariat Islam yang menjadi kewenangan kota dan juga memiliki fungsi melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pelaksanaan Syariat Islam. Perwal Nomor 60 Tahun 2016 salah satu contoh hasil dari pengembangan dibidang syariat Islam, Dinas Syariat Isl…

PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG L…

YUSRA IRFAN SHAFRY

Penelitian ini membahas Peran Pemerintah Aceh Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Sebagai Ekosistem Makluk Hidup Yang Berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah peran serta faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Aceh dalam menjaga kelestarian hutan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai ekosistem makhluk hidup yang berkelanjutan. . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori peran Soerjono Soeka…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI KINERJA BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENJALANKAN PR…

Reza Agustia

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kependudukan, kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial melalui pengendalian kelahiran, peningkatan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) yang dirancang untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Deve…

STRATEGI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PEN…

MUHAMMAD AGIL

ABSTRAK Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Aceh Besar adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan sektor pariwisata. Namun telah terjadi kurangnya peminiat pada obyek desa wisata Nusa dan Lubuk Sukon. sehingga. Oleh karena itu DISPARPORA harus mempunyai strategi kerja sama dengan desa untuk mengembangkan sektor desa wisata Nusa dan Lubuk Sukon. Tujuan penelitian ini menjelaskan strategi dan hambatan DISPARPORA dalam mengembangkan…

IMPLEMENTASI REUSAM WALI NANGGROE NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN GELAR …

YULIA MITA SARI

Implementasi pemberian gelar kehormatan berdasarkan Reusam Wali Nanggroe Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberian gelar kehormatan dan anugerah. Pemberian gelar kehormatan dan anugerah ditujukan kepada Wali Nanggroe melalui tim pengkaji peneliti pemberian gelar kehormatan dan anugerah di keurukon Katibul Wali. Namun dalam implementasi yang terjadi di Kota Lhoksemawe terjadi kekeliruan dalam pemberian gelar kehormatan yang seharusnya tugas Wali Nanggroe namun dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh k…

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENC…

YANIS IRHAS

Provinsi Aceh menempati urutan ketiga di Indonesia dengan 539 kasus kekerasan terhadap anak. Kota Banda Aceh menempati urutan pertama dengan 71 kejadian sehingga menjadi kota dengan tindak kekerasan terhadap anak terbesar di tahun 2022. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai wujud kepedulian Pemerintah Aceh terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An…

FUNGSI PELAKSANAAN PEMERINTAH DESARN DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA RNMILIK D…

Laila Ani Safrida

ABSTRAK Berdasarkan pengamatan, bahwa pengembangan BUMDes Sejahtera Berjaya yang berada di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang disimpulkan terdapat permasalahan mengenai penyertaan modal, belum adanya pengembangan pengelolaan potensi wisata kuliner, dan belum optimalnya kerja sama antara stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan BUMDes di Desa Percut. Hal tersebut menjadi bagian terpenting untuk fungsi pelaksaan pemerintah desa percut …

ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TERHADAP PENINGKATAN KUA…

CUT IRAMA PHONNA

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan produksi beras yang relatif stabil di Indonesia. Aceh memiliki potensi yang baik, cuaca yang baik, tanah yang subur untuk dijadikan lumbung padi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pangan Aceh khususnya beras masih mengandung surplus dengan menempati urutan ke delapan nasional, namun permasalahan utamanya adalah masyarakat Aceh belum mampu menghasilkan beras yang premium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja Dinas Pertania…

MEMPERTAHANKAN KUALITAS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISAB…

Azlya Salsabila Tamimi

Masyarakat disabilitas memiliki hak dalam menerima pelayanan juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi di lingkungan. Dalam pemberian pelayanan publik kepada para disabilitas tentu saja harus melihat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK