Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DALAM MEWUJUDK…

DHEA FAHIRA

Kota Banda Aceh mengalami penurunan prevalensi stunting dari 25,1% menjadi 21,7%. Meskipun menunjukkan kemajuan, angka ini masih di atas 20%, menandakan bahwa stunting tetap menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dan masih jauh dari target pemerintah. Dalam menanggapi masalah ini, BKKBN meluncurkan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting. Namun, program ini masih perlu dievaluasi untuk …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAMAN RATU SAFIATUDDIN DI KOT…

RIDHA RIZKA MEILIA

Salah satu kebijakan dalam menerapkan kota atau kabupaten layak anak, pemerintah sudah menetapkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). RBRA adalah bagian dari program Kota Layak Anak (KLA). RBRA merupakan tempat kegiatan anak yang aman dan nyaman, terlindung dari kekerasan dan bahaya lainnya, tidak dalam kondisi yang diskriminatif, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Penguatan Kesejahteraan Keluarga Aceh (TP-PKK) telah membuka s…

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH GAMPONG BAROH GEUNTEUT DAN TENGOH GEUNTEUT KECAMAT…

Defi Eliza

Kerjasama desa (Gampong) merupakan salah satu dari penyokong untuk memajukan desa (Gampong) dengan adanya kerjasama antar desa (Gampong) diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga suatu pemerintah yang baik itu di tingkat desa (Gampong), juga membutuhkan kerja sama antar desa (Gampong) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam menciptakan kerjasama antara suatu pemerintahan desa (Gampong), …

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN TERINTEGRASI …

TAUFIK SYAH PUTRA

Akta kelahiran dan akta kematian ialah salah satu jenis peristiwa penting kependudukan yang merupakan bagian dari pencatatan sipil yang terikat dengan hak sipil warga Negara Indonesia. Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sebuah permasalahan bagi Kabupaten Aceh Barat khususnya di Kecamatan Meureubo, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kematian dan akta kelahiran. Implementasi program pembuatan akta kelahiran dan akta kematian terintegrasi d…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI KANTOR PELAYANAN …

Khalisa Luthfina Azkiya

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengenai ketersedian ruang laktasi dengan presentase 13,63% yaitu dari 44 jumlah perkantoran hanya 6 perkantoran yang menyediakan ruang laktasi. Kebijakan penyediaan ruang laktasi di kantor pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Mengingat ruang laktasi dibutuhkan oleh ibu menyusui ataupun pekerja di kantor tersebut, hal ini didukung oleh perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait penyediaan ruang lak…

ANALISIS KEBIJAKAN REALISASI INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

Dea Shakira Rotami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memiliki tupoksi untuk memfasilitasi investor di Aceh. Investasi belum dapat membawa perubahan untuk masyarakat di Aceh disebabkan hambatan-hambatan yang menyebabkan investasi di Aceh masih tertinggal dengan daerah yang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP Aceh dalam mengatasi hambatan realisasi investasi yang ada di Aceh dan Untuk memahami realisasi kebijakan investasi untuk pembangunan be…

INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDAA ACEH

Muhammad Daffa Akbary

ABSTRAK Kota Banda Aceh, sebagai ibu Kota Provinsi Aceh, telah berjuang keras untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, terutama anak-anak. Pada tahun 2023, Kota Banda Aceh kembali dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya, menjadi satu-satunya Kota di Aceh yang meraih penghargaan ini. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya keras untuk meningkatkan pelayanan, infrastruktur, dan program-program yang dapat memberikan kenyaman serta pe…

PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI…

Feby Saskia

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Pasal 3 ayat (2) Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi huruf a pendidikan pengawasan partisipatif. Dalam meningkat pengawasan partisipatif dari masyarakat agar tinggkat pelanggaran di Kabupaten Pidie menurun. Namun realitanya, masih kurang pengawasan partisipatif dari masyarakat sehingga terjadi pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan p…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN DESA WISATA GA…

NATASYA DIHANDRA

Desa wisata Gampong Nusa telah terverifikasi maju di Kabupaten Aceh Besar. Indikator keberhasilannya adalah dengan adanya sinergitas/kolaborasi. Karena adanya fenomena desa wisata tidak berhasil disebabkan tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor keberhasilan Gampong Nusa dari aspek kolaborasi pemerintah bersama masyarakat dan bagaimana mempertahankan eksistensinya dengan judul “kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengembangkan de…

TRANSFORMASI PELATIHAN DASAR CPNS PASCA COVID-19 DI PUSAT PELATIHAN DAN PENG…

NURUL `IZZAH

Puslatbang KHAN LAN RI adalah instansi penyelenggara pelatihan serta pengembangan standar kualitas ASN berdasakan fungsi di dalam Undang-Undang pasal 4 Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Puslatbang KHAN LAN RI sendiri mengalami Transformasi Pelatihan dasar Akibat Pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi pelatihan dasar CPNS Akibat Pandemi COVID-19 di Puslatbang KHAN LAN RI serta untuk melihat apa saja yang menjadi kendala dalam p…




    SERVICES DESK