Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KETERWAKILAN ANGGOTA DPRA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL 9) TERHADAP PEMBAN…

Yuki

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan utama dalam mendorong kemajuan daerah. Di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran strategis dalam mengalokasikan anggaran dan menetapkan kebijakan pembangunan. Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari Dapil 9 belum pernah memiliki perwakilan di DPRA sejak pemilu 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keterwakilan anggota DPRA Dapil 9 terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil, serta hambatan yang dihadapi p…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

REVITALISASI SEBAGAI UPAYA PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM KECAMATAN KUTA ALAM K…

Rafika Zhalila

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh merupakan aturan penyelenggaraan penataan ruang yang perlu dilirik Pemerintah Aceh untuk melihat wilayah mukim sebagai ciri khas Aceh yaitu melihat mukim dalam revitalisasi melalui pendekatan ecovillage sebagai upaya penataan ruang berkaitan permasalahan lingkungan hidup sebagai solusi dari banyak inovasi kebijakan penataan ruang. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan upaya penataan r…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MIL…

NAUFAL HALIM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Banda Aceh belum sesuai harapan PP Nomor 11 Tahun 2021 hingga terjadinya ketimpangan antara implementasi dan kebijakkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sehingga ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat mendorong stakeholder BUMDes di Banda Aceh melakukan pemberdayaan di Desa serta mengevaluasi sejauh mana PP No.11 Tahun 2021 berjalan optimal hingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi PP No. 11 Tahun 2021…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIFITAS PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN MELALUI…

MUHAMMAD SYAUQAS. F

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan mengidentifikasi hambatan program Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada Pelatihan Menjahit Pakaian Sesuai Style Angkatan I. Tingginya angka pengangguran di Banda Aceh menjadi tantangan serius, mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan BLK sebagai wadah peningkatan keterampilan dan pembekalan pencari kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDA ACEH

NOVERY DITA

ABSTRAK Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang semakin kompleks membuat kemacetan tidak hanya berdampak pada efisiensi waktu perjalanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, peningkatan polusi udara, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dan akan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DALAM MENGADVOKASI PERMASALAHAN KEKERASAN DA…

Nadiatul Ulfah

ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi, khususnya terhadap perempuan. Di Kabupaten Aceh Selatan, kasus KDRT terus meningkat, namun penanganannya masih minim akibat kuatnya budaya patriarkal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan mampu mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada korban dan memp…

TINJAUAN KESIAPAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA DALAM MENGHADAPI POTENSI PEL…

MUHAMMAD JURIZAL

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam proses ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memegang peran strategis dalam memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Jaya dalam menghadapi potensi pelanggaran pada Pilkada 2024, serta untuk mengide…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PEMILU INKLUSIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CALANG KABUPATEN ACEH JAYA (STUDI K…

M. FARHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemilu inklusif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang Kabupaten Aceh Jaya pada Pemilu 2024, dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak konstitusional warga binaan. Hak untuk memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, ob…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERIKANA…

MUHAMMAD REZQI

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga sektor perikanan berperan strategis dalam menopang perekonomian dan ketahanan pangan. Namun, pemanfaatannya menghadapi tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing serta hambatan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mewujudkan tata kelola perikanan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori peran menu…

REGULATORY GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLIN…

RAUDHATUL KHAIRA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan regulatory governance oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perlindungan konsumen layanan pinjaman online di Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah menerapkan Regulatory Governance yang meliputi prinsip Regulatory Impact Analysis (RIA) seperti membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK