Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…

Ghifar Afghany

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BEKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN…

Annisa Surya Putri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pengaturannya sudah begitu jelas dan tegas. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang memproduksi makanan olahan beku serta memasarkan kepada konsumen tanpa menye…

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELI…

Nadya Nova Azzahra Siregar

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawi…

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Merdy Saputra

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Merdy Saputra ∗ M. Gaussyah M. Ya'kub Aiyub Kadir ∗∗ ABSTRAK Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menerapkan paradigma pencegaham melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelin…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KUE TRADISIONAL ACEH SECARA SEPIHAK OLEH PEMB…

PUTRI FARAH AZIRNA

Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ jika pembelian dilakukan dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Namun dalam praktiknya perjanjian jual beli kue tradisional aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli kue tradisional aceh…

NON PERFORMING FINANCING RNAKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADARNBPRS TGK CHIEK DIP…

Anggun Mareta

NON PERFORMING FINANCING AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS TGK CHIEK DIPANTE SIGLI Anggun Mareta* Sanusi** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2007 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum tentang Perjanjian Pembiayaan, bahwa dalam perjanjian pembiayaan perbankan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nom…

DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA PEUNULANG DI KABUPA…

Aufa Miranti

Hareuta peunulang adalah pemberian berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Pelaksanaan pemberian hareuta peunulang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Hareuta peunulang merupakan konsep hukum adat yang masih dianut masyarakat Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemberian hareuta peunulang dilaksanakan secara damai dan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Realita yang terjadi, ditemukan sengketa mengenai pelaksanaan pemberian hareuta…


    SERVICES DESK