Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Muhammad Zaki

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM oleh Muhammad Zaki Saidin** Azhari Yahya*** T. Ahmad Yani**** ABSTRAK Pengaturan hukum saat ini dirasakan belum mengakomodir pelindungan hukum terhadap Notaris. Hanya sebatas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, p…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI ANTARA UPTD…

M. FARHANSYAH

ABSTRAK M. Farhansyah, 2023 Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi antara UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh dengan CV. Atik Konstruksi mengenai masa kontrak, pekerjaan pembangunan irigasi diharapkan dapat diselesaikan selama 140 (seratus empat pu…

PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI OLEH KREATOR TIKTOK

Rivaldo Fakhri M

Tujuan daripada penelitian ini sebagai pengetahuan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi pada pemakaian aplikasi Tiktok, upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif serta memakai pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penyebaran film yang dilakukan…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) PADA PDAM…

Zaituni Rahmah

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjelaskan bahwa Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan wilayah Kabupaten Aceh Besar wajib sebagai pelaksanaan TJSLP yang berstatus badan hukum yang dimaksud tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam kenyataan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PDAM…

ANALISIS TERHADAP DITOLAKNYA GUGATAN PENGGUGAT REKOVENSI DALAM KAITANNYA DENG…

Julianda

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen d…

KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUA…

Dinu Rahmatul

ABSTRAK DINU RAHMATUL (2023) KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU PENELITIAN PADA TRAYEK TAPAKTUAN-BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua penumpang …

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE YANG …

Edhi Friadi

Dalam praktik kenotariatan, covernote merupakan suatu keterangan dari notaris yang berupa catatan (akhir) atau penutup dari suatu kejadian/perbuatan/tindakan hukum atau dapat disebut juga sebagai suatu kesimpulan/catatan akhir dari suatu perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Atas dasar ini, maka setiap perjanjian akad pembiayaan di perbankan tidak terlepas dari peranan notaris sebagai pembuat akta autentik. Walaupun coverno…

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PE…

Ioshah Raseuki Mukhlis

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa yang di dalamnya juga terdapat merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Aturan lainnya merek terkenal terdapat dalam Pasal 6bis Paris Convention dan TRIPs. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dalam bentuk bentuk pemalsuan seperti merek terkenal “NIKE” menjadi merek “NEKI…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUN…

Mirza Dwan Sanova

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Regulasi hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual secara rinci di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua atur…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIL…

Julian Triansyah

Penerapan Prinsip kehati-hatian PPAT dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu diharuskan kepada PPAT untuk menerima surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat, dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yaitu diharuskan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah kepada ahli waris (ahli waris lebih dari satu) apabila peme…


    SERVICES DESK