Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA BUKU PADA PENJUALAN BUKU BAJAKAN …

ABDUL SANI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta pada penjualan buku bajakan di Kota Banda Aceh, baik pelaksanaan serta upaya yang dilakukan pemegang hak cipta dan penegak hukum dalam mengatasi permasalahan penjualan buku bajakan yang terjadi di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penyebab penjualan buku bajakan terjadi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawanc…

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN …

Sabil Fajar

ABSTRAK Sabil Fajar, WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK (2023) PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl. Dr. T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Kesepakatan dalam bisnis adalah elemen krusial yang membentuk hubungan baik dan berperan dal…

KEKUATAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PI…

Sukriyadi

Minimnya alat bukti mengakibatkan proses peyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak bisa diajukan kepersidangan ketika hanya menggunakan alat bukti petunjuk yang rentan untuk dibantah di depan persidangan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga diperlukan adanya kualitas alat bukti lainnya dalam hal ini penerapan psikologi forensik terhadap perkara yang minim alat buktinya, seperti halnya perkara pembunuhan. Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses …

PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KEAD…

Lucky Arie Syahrizal

PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PADA DPRK ACEH BESAR PERIODE 2019-2024) Lucky Arie Syahrizal. * Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** 1 Dr. M. Nur, S.H., M.H. *** ABSTRAK Konstitusi Indonesia mengakui adanya partisipasi politik berbasis kesamaan (equality) sebagai realisasi dari kesetaraan politik (political equality). Pengakuan adanya kesamaan patisipasi politik tersebut juga …

LEGALITAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

TEUKU HABIB HAFIZD

Perkembangan internet dan teknologi saat ini berkembang pesat dalam berbagai hal baik dalam bidang keuangan maupun produk-produknya. Sejalan dengan era globalisasi, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dampak dari perkembangan tersebut banyak orang meningkatkan usaha untuk dimiliki secara digital. Jenis aset digital ini meliputi cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Litecoin. Dimana penyimpanan nilai atau store of value me…

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN

Muhammad Al-Asfaraini

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN Muhammad Al-asfaraini 1 Teuku Ahmad yani 1 Teuku Abdurrahman 2 ABSTRAK Aturan tanggungjawab notaris terhadap akta fidusia yang dibuatnya tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta fidusia oleh notaris di depan penghadap sebelum akt…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG BER…

Dian Andahani

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan …

PENGATURAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DALAM SISTEM …

Siti Rahmah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pengaturan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa masyarakat masih melakukan praktik jual beli tanah di bawah tangan yang kurang mendapatkan jaminan kepastian hukum. Pertanyaan lain yang sering muncul, jika akta PPAT diakui sebag…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH)

BEDDRISA DHALILLA LARASATI

ABSTRAK BEDDRISA D LARASATI, 2023 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp., bibl. DR. DARMAWAN, S.H., M.HUM. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 1 angka 1 telah ditetapkan bahwasanya gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.00…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…


    SERVICES DESK