Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK (SUATU PENE…

Helfrisya Hatta

Kesepakatan dalam bisnis sewa menyewa merupakan unsur penting yang membentuk hubungan yang baik. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum mengadakan perjanjian sewa menyewa, beberapa faktor seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal harus dipenuhi. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak bagi semua pihak yan…

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG BINA ATAKANA (SUATU PENELITIAN DI GAMPO…

Dara Rahmaliza

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diatur didalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun kenyataannya di Gampong Kopelma Darussalam, dalam pengelolaan memiliki kenda…

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN RNHAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA H…

Kasmal Milzam

Pasal 3 ayat (1) Permennaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ke…

WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI P…

FAWWAZ LISTIA

Asuransi pendidikan lahir berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asuransi pendidikan ini termasuk ke dalam bagian dari asuransi jiwa. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan klaim asuransi nasabah yang telah habis kontrak dengan melanggar Pasal 12 angka 2 polis asuransi yaitu jaminan dan s…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM CYBER NOTARY DALAM KAIDAH PEMBUATAN…

Farhan Alex Putra Nasution

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak dalam bidang hukum kenotariatan, yang menjadikannya sebuah gagasan yang dikenal saat ini sebagai cyber notary. Kewenangan notaris dalam konsep cyber notary disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang konsep cyber notary terhadap kewenangan notaris dalam peraturan…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATA…

Nada Aliefya Safira

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib dilakukan perubahan bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim) berdasar pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Mustaqim menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh).…

TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILI…

Siti Maghfirah

ABSTRAK Siti Maghfirah, 2023 TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp, bibl. Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. Dalam industri migas, proses penawaran participating interest kepada daerah membutuhkan pengaturan yang jelas untuk dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi Sumb…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…

Rahmat Nurhidayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…

PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN PEMBERHENTIAN …

M.OSCAR LUTHFAN Y

ABSTRAK Muhammad Oscar Luthfan Y, 2023 Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H Menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat…


    SERVICES DESK