Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…

Akmal Mushaddiq

Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…

PENDEKATAN ALTERNATIF PENGOLAHAN LINDI: KONSORSIUM MIKROALGA-BAKTERI DAN SEL …

Nikita Emalya

Penelitian disertasi ini berfokus kepada potensi metode-metode alternatif untuk diaplikasikan dalam proses pengolahan limbah lindi di masa mendatang. Sampel lindi, kultur mikroalga, kultur bakteri, dan sedimen yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penanganan Sampah Regional (BPSR) Aceh. Penelitian pemanfaatan konsorsium mikroalga-bakteri untuk pengolahan lindi dilakukan dengan menggunakan fotobioreaktor yang berbentuk silinder dengan diam…

PENGATURAN ARUS PADA PENGISIAN BATERAI MENGGUNAKAN KONTROL PI PADA SISTEM PLT…

Fenny Maulidya

Peralihan penggunaan minyak dan gas alam ke energi terbarukan khususnya energi matahari sangat diperlukan saat ini. Pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), penyimpanan energi menjadi kunci. Penelitian ini menggunakan sistem hybrid PLTS yang mana fungsi SCC mengatur listrik dari PV, kontrol arus baterai mengelola aliran masuk dan keluar dari baterai, sedangkan genset menyediakan listrik saat PV dan baterai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beban. Hasil penelitian menunjukkan…

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK P…

T. Farraz Nafira

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut konsep pembuktian terbalik yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana. Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan adanya perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan dan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGAR…

Muhammad Hafizd Alzikri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, kasus melarikan oleh Narapidana juga terjadi selama 4 (empat) kali, yang seharusnya penegakan hukumnya dilakukan menggunakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegaka…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (SUATU PE…

RAIHAN NABILA

ABSTRAK RAIHAN NABILA, (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63) pp.,tabl.,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejaha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DISERTAI …

Hanisa Salsabila

ABSTRAK HANISA SALSABILA, 2023 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DISERTAI DENGAN PENGRUSAKAN BARANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 51) pp., bibl., tabl., app. Tarmizi S.H., M. Hum Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Tindak Pidana Pengancaman, dan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak…

DESAIN FILTER DAYA AKTIF UNTUK MITIGASI HARMONIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENA…

Muhammad Afdal

Permintaan energi listrik terus meningkat, sehingga integrasi pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada grid merupakan solusi untuk mencukupi kebutuhan energi listrik saat ini. Namun, penggunaan inverter untuk menghubungkan PLTS pada grid dapat menghasilkan penurunan kualitas daya karena mengandung harmonik. Penelitian ini melakukan simulasi mitigasi harmonik pada PLTS on grid menggunakan filter daya aktif shunt (SAPF) berbasis multilevel inverter. SAPF …

ANALISIS DAN MITIGASI SYMPATHETIC TRIP PADA SISTEM GRID DISTRIBUSI 20 KV PLTU…

Muhammad Mizwar

Trip Sympathetic umumnya terjadi pada jaringan loop yang disuplai dari dua sumber yang di paralel satu dan lainnya menggunakan couple bus. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada jaringan radial. Sympathetic adalah trip ikutan pada penyulang normal akibat penyulang lain yang terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan terutama pelayanan kepada pelanggan dan dari sisi pendapatan penjualan tenaga listrik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penyebab terjadinya sympathe…

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN SUHU DAN KELEMBAPAN PADA KUBIKEL GARDU DISTRI…

Fathul Basyair

Gardu Distribusi tipe beton merupakan bangunan berisikan kubikel 20 kV yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengendalian dan proteksi pada sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 kV. Permasalahan yang terjadi pada kubikel Gardu Distribusi 20 kV yaitu korona. Korona yaitu fenomena terjadi saat sistem penyaluran tenaga listrik mengalami kegagalan isolasi, Gangguan akibat munculnya korona diantarnya yang paling fatal adalah kegagalan isolasi yang mengakibatkan pada kebakaran…


    SERVICES DESK