Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN HANDPHONE EKS--…

Teuku Maury Darwin

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, berhak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk mendapatkan informasi yang benar,jelas dan jujur, berhak untuk didengar keluhannya, berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan pembinaan, berhak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, serta berhak un…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN AKIBAT PENGGABUNGAN BANK BRIS,…

Putri Safira

Penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia yaitu, BRISyariah, BNIS, dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi bank syariah dalam sektor keuangan. Penggabungan tersebut menyebabkan berbagai masalah bagi nasabah penyimpan. Penggabungan bank telah diatur dalam peraturan per undang-undangan, namun dalam pelaksanaannya posisi nasabah sebagai konsumen masih lemah, untuk itu perlu mendapat perlindungan hukum sebagai akibat penggabungan bank tersebut. Penu…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH A…

M. RAZI ALKAUSAR

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun dalam penelitian ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh selaku Pelaku Usaha yang merupakan suatu perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Banda Aceh, dalam menjalankan kewajibannya PDAM Tirta Daroy sering diperhadapkan berbagai masalah. Dimana para konsumen merasa kecewa atas layanan yang diberikan…

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI R…

Indria Namira Ibnu

Pembinaan terhadap narapidana dapat kita jumpai ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho masih terjadi pembinaan narapidana narkotika yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk me…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAL SEGEL RN(SUATU PENELIT…

MUHAMMAD RINALDI FACHRY

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli bal segel pihak pembeli membayar biaya panjar terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli. Sisa pelunasan dibayar pada saat penjual menyerahkan barang. Namun kenyataannya penjual sering tidak memenuhi presta…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI GRABBIKE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN …

Teuku R. Muhammad Rajih

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi GrabBike akibat wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai dan menjelaskan bagaimana penyelesaian ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai. Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak belum diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008…

WANPRESTASI NASABAH TERHADAP PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKIBAT COVID-19 (STUDI KAS…

NABILLA WARHAMNI

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “Pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah berdasarkan kesepakatan antara para pihak”. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun, kenyataannya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Tujuan penelitian in…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH MAKAN KHAS ACEH DALAM KAITANNYA DENGAN…

CUT DINI MANDASARI

ABSTRAK Cut Dini Mandasari Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Makan 2021 Khas Aceh dalam Kaitannya dengan Persyaratan Hiegiene Sanitasi di Kota Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (vii, 57)pp.,bibl.,app T. HAFLISYAH, S.H., M.HUM Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen yang dijamin adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Aspek keamanan dari produ…

FORCE MAJEURE OLEH LESSEE TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING AKIBAT PAN…

Ghina Alfiani Fardja

ABSTRAK Ghina Alfiani Fardja 2021 Force Majeure oleh Lessee Terhadap Lessor dalam Perjanjian Leasing Akibat Pandemi Covid-19 pada PT. Mandala Finance di Kabupaten Aceh Barat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56, pp., bibl., app) T. Haflisyah,SH.,M.Hum Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal secara guna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi yang digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Dia…




    SERVICES DESK