Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HOTEL BERDASARKAN ONLINE CUSTOMER RE…

Zulvi Aliviya Amanda

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk membela dirinya dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan konsumen. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) melarang memberikan informasi yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama…

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) TERHADAP …

RAUL SYLVA

Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan setiap bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Dalam kenyataannya penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah penyimpan tidak dilaksanakan sesuai standar norma dan aturan …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERCETAKAN DJ GALLERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

Muhammad Al hilal

Pada Pasal 1338 KUHPerdata telah ditetapkan bahwasanya perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibentuk harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut akan batal. Pelaku usaha percetakan DJ Gallery telah menjalankan usahanya dengan melakukan kesepakatan dengan konsumen yang akan menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya p…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA GRAB BIKE TRANSPORTASI ONLINE…

Silvia Clarissa

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, lebih lanjut dalam pasal 138 ayat (3) UULLAJ pasal dinyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Namun dalam prakteknya tidak ada regulasi yang mengatur mengenai transportasi online roda dua sehingga dianggap tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan te…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA IMPORT DENGAN K…

SALSABILLA

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 huruf (j) menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Namun saat ini masih beredar produk kosmetika import yang digunakan oleh masyarakat namun tidak mencantumkan label dengan bahasa Indonesia dijual secara bebas. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa i…

WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI…

MUHAMMAD FATHUR RAHIM

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal ini menjadi salah satu dasar bagi para pelaku usaha marketplace untuk melakukan perdagangan melalui aplikasi online, salah satunya adalah PT. Shopee Internasional Indonesia (Shopee). Namun, walaupun sudah diatur secara jelas, masih terdapat wanprestasi yang ter…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATUR DALAM KEGIATAN DONATION BASED CROWDFUNDIN…

WILDAN CHALIK

Abstrak - Di Indonesia bawah hukum pengumpulan kontribusi diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Duit atau Benda serta PP No 29 Tahun 1980 tentang Penerapan Pengumpulan Sumbangan, kedua peraturan di atas tidak mengendalikan wujud pengumpulan kontribusi secara online serta tiadanya lembaga pengawasan spesial yang mengawasi sistem donation based crowdfunding di Indonesia. Tata cara yang digunakan dalam riset ini yuridis empiris. proteksi hukum dalam sistem donation based…

PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAK…

Yolandara

Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kenyataannya, terdapat harta benda wakaf yang tidak dikelola dan dikembangkan secara produktif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 …

ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEER TO PEER LENDING D…

ATHAYA RUMAISHA

Industri financial technology (fintech) Peer to Peer Lending terus mengalami peningkatan jumlah penggunanya. Dengan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi yang terus terjadi, sengketa antar para pihak pun tidak dapat dihindari. Para pihak yang terlibat sengketa menginginkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Disinilah diperlukan sebuah metode arbitrase yang mampu menjembatani berbagai kepentingan hukum dengan sistem yang berbeda, berbiaya murah, efisien dan efektif, yang dikenal dengan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…




    SERVICES DESK