Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (SUATU PEN…

Azka Humaira

ABSTRAK AZKA HUMAIRA, (2023) TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65)pp., tabl., bibl. Susiana, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain itu Resi Gudang juga …

TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PENITIPAN TERHADAP KECELAKAAN PADA ANAK AKIBAT …

ANDINI RULLYANITA

ANDINI RULLYANITA 2023 ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PENITIPAN TERHADAP KECELAKAAN PADA ANAK AKIBAT KELALAIAN PENGASUH (Suatu Penelitian di PAUD Islam Terpadu Mina di Kecamatan Cadek) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52 ) pp., tabl., bibl., (Susiana, S.H., M.H.) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang ber…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (SUATU PENEL…

FITA RONAYA

ABSTRAK Fita Ronaya, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (Suatu Penelitian di Koa Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., tabl., bibl. Dr. Teuku Saiful, S. H., M. Hum Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Namun kenyataan di lapangan, beberapa penumpang …

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PA…

MIFTAHUL JANNAH

Peraturan Bupati Pidie Jaya tahun 2010 terkait Penyertaan Modal Pidie Jaya pada PT Bank Aceh telah mengatur besaran modal yang disertakan Pidie Jaya pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun pada praktiknya pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Aceh tahun 2010 tidak tercantum nilai rupiah total saham Pidie Jaya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi besaran perolehan deviden yang diterima oleh Pemerintah…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…

PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN P…

Razaqi Royadi

ABSTRAK RAZAQI ROYADI; (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN PIHAK RUMAH SAKIT (Suatu Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,72) pp, bibl, tabl,app. (Ishak, S. H., M. H) Persetujuan atau informed consent menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medis termasuk dalam tindakan operasi bedah seba…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA …

SUCI VATARA

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membaha…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU TEKS PADA DINAS PERPUSTAKAAN …

MUHAMMAD FURQAN

Berdasarkan Pasal 1740 KUHPerdata Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma- cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan tetapi pada kenyataanya terdapat banyak kasus wanprestasi pinjam pakai buku teks yang dilakukan oleh anggota Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Pada tahun …

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNT…

Afdhalul Hadi

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Inpres ini menugaskan perusahaan perbankan untuk melaksankan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia melaksanakan amanat dari Inpres tersebut dengan menyalurkan dana KUR kepada para nasabahnya, namun dalam pelaksanannya terjadi pembiayaan bermasalah yang membuat KUR tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari peneli…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…


    SERVICES DESK