Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO NON PERFORMING FINANCI…

Benni Sonia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang di dalamnya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Risiko muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Namun pada kenyataannya BMT Radja Syariah masih terjadinya risiko pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelask…

TANGGUNG JAWAB KETERLAMBATAN DALAM KEBERANGKATAN BUS PMTOH TERHADAP PENUMPANG…

NOVALRI ALFA

Pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini juga dipertegas pengaturan dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UULAJ dan UUPK sudah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang, na…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI DI KOTA BAND…

NOVTIAR TIARA DISTA

Kemajuan teknologi membuat perubahan dalam pola kehidupan, yang memiliki dampak negatif dan positif. Pada saat ini jual beli barang elektronik yang telah didaur ulang (Rekondisi) merupakan hal yang sering terjadi di kalangan pelaku usaha dan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh. Penjualan barang elektronik rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada kenyataannya perlindungan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh at…

PENYELESAIAN SENGKETA UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN SECARA ADAT (SUATU PENELIT…

Salsabila Putri

Sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai sumber perkembangan kehidupan terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat. Perkawinan di Minangkabau diikat berbagai aturan adat dan tradisi, salah satunya perkawinan bajapuik yang menjadi hukum adat pada perkawinan di Pariaman. Keharusan adanya uang japuik pada perkawinan bajapuik di Pariaman seringkali menyebabkan terjadinya pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dal…

WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BA…

Mursalin

ABSTRAK Mursalin, (2023) WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BANGUNAN DI ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 51) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu perjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian konsinyasi. Pada Setiap p…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PADA PERJANJIAN JUAL…

ANUGERAH FAJAR A

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Namun produk rokok elektrik dengan berb…

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BAND…

Reza Al Khatami

ABSTRAK Reza Alkhatami, 2023 ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PADA CV.CAESAR BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam menjalankannya harus dengan itikad baik sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang menyebutkan suatu perjanjian harus dila…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU …

NAFIZATUL AFRA

ABSTRAK NAFIZATUL AFRA (2023) TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,51 ) pp., bibl., tabl Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) menyatakan bahwa, pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama sama diberikan ancaman hukuman terberat yaitu seseorang dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penj…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN…

RAYYAN RAZAQ

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang oleh PO Putra Pelangi dan menjelaskan perlindungan konsumen PO Putra Pelangi terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang oleh PO Putra Pelangi dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) klausul antara lain, barang–barang yang tidak diambil dalam tempo waktu 7 …

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

Laita Dirayati

ABSTRAK (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Perbuatan merampas kemerdekaan orang merupakan salah satu bentuk LAITA DIRAYATI 2023 TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56).,pp., tabl., bibl. tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII Pasal 333 KUHP. Pasal 333 KUHP menyatakan, ayat (1) Barangsiapa, dengan sengaja mera…


    SERVICES DESK