Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…

Elmalia Zahara

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL BARANG …

LIVIA MEIDISA

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur tentang kelaiklautan kapal sebagai alat transportasi yang mengangkut penumpang dan barang. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun UU Pelayaran dan UUPK sudah mengatur tentang kelaiklautan kapal pengangkut penumpang dan hak atas kenyamanan, keama…

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DENGAN JAMINAN FI…

HAIQAL ALFAZAL

ABSTRAK Haiqal Alfazal, 2024 HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kaffah Trading Shar’i di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp., bibl.,app. Susiana, S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan pihak yang terlibat dalam perjanjian melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam akad, namun dalam praktek pe…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN. ANAK SEBAGAI PE…

Mulya Rizkina

ABSTRAK MULYA RIZKINA, 2024 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN. TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl. Anta Rini Utami S.H., M.H Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Namun anak sebagai aspek yang terkait dengan hukum dan peraturan, menunjukkan bahwa tindak pidana keke…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BUKIT TUSA…

Dwi Purnama

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Salah satu Perjanjian yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara adalah perjanjian arisan. Arisan ini dilaksanakan dengan menyetorkan uang pada setiap bulannya kepada admin hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota arisan. Namun pada pelaksanaannya terdapat anggota arisan yang terlambat membayar uang arisan kepada admin, sehingga …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…

MUHAMMAD NAUFAL

Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK USAHA KAFE DI KOTA…

JIHAN SHEVIRA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya perjanjian itu mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pemilik usaha kafe di Kota Banda Aceh masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. P…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI…

AHLAN HABIBI

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa para pihak harus mematuhi perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan undang undang bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pihak-pihak yang melanggar dan/atau tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh mereka, seperti terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli mob…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH

FATHYA SALSABILA

ABSTRAK FATHYA SALSABILA (2024) Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembay…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK YANG TIDAK BENAR OLEH ENDORSER ME…

ANNISA KEMALA PUTRI NASUTION

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur pasal 8 ayat 1 huru F menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan,iklan atau promosi penjualan barang dan jasa. Namun dalam kenyataanya terdapat iklan produk yang tidak benar yang dipromosikan oleh endorser pada jual beli secara online. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas iklan produ…


    SERVICES DESK