ANALYSIS OF REGULATION AND APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE ON THE YOUTUBE PL…
ABSTRACT
NURHIJRIATI ANALYSIS OF REGULATION AND
(2023) APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE
ON THE YOUTUBE PLATFORM
(A Comparative Study of Indonesia and
United States Laws)
Faculty of Law, Syiah Kuala University
(viii, 75) pp., tbl., bibl.
( Eka Kurniasari, S.H., M.H., LLM)
YouTube has implemented a fair use policy, allowing YouTuber to reuse
copyrighted material without getting permission f…
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK DIDENGAR KELUHANNYA OLEH PELAKU USAHA (SUATU P…
Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan “konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Namun, dalam praktiknya masih banyak konsumen yang keluhannya diabaikan oleh pelaku usaha, sehingga hak konsumen untuk didengar keluhannya menjadi tidak terpenuhi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas hak didengar keluhannya oleh pelaku usaha berdasarkan UU…
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS NOVEL DIGITAL TERHADAP PENGGANDAAN TANPA I…
Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menentukan bahwa hasil karya tulis merupakan ciptaan yang dilindungi, termasuk di dalamnya novel digital. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) UUHC, menentukan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Namun, dalam praktiknya pelanggaran hak cipta penggandaan tanpa izin pencipta karya tulis novel digital teta…
PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPAT…
PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BENER MERIAH
Denny
Sanusi
Dahlan
ABSTRAK
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah dengan jelas menyatakan bahwa Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yan…