Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGEMBANGAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUA…

Rudi Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengentasan kemiskinan serta menganalisis pengaruh Pengembangan Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Aceh. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mix methodes) yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan instrument berupa kuesioner dan wawancara. Desain penelitian yang digunakan adalah desain sequential explanatory atau penelitian kombinasi model Penentuan sampel dalam p…

TOLERANSI BERAGAMA DAN BUDAYA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA…

Zilfi Rahmi

ABSTRAK Zilfi Rahmi. 2020. ABSTRAK Zilfi Rahmi. 2020. Toleransi Beragama dan Budaya pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Banda Aceh. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Dr. Sanusi, S.Pd, M.Si 2) Dr. Saiful Usman, S.Pd., M.Si Penelitian ini tentang “Toleransi Agama dan Budaya pada Siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Toleransi merupakan pengaruh faktor non teologis, intoleransi ter…

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…

PERJANJIAN NOMINEE UNTUK PENERIMAAN MANFAAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA N…

WALYUDDIN

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Apabila unsur klausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Warga negara asing yang ingin memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia melakukan perjanjian nominee dengan warga negara Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berisi h…

KONTROL SOSIAL ORANG TUA ATAS PERILAKU REMAJA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL T…

Cut Rifa Azzahra

Kontrol sosial suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. peneliti mencoba menganalisis dan mendeskripsikan perilaku remaja serta kontrol sosial orang tua atas perilaku remaja dalam penggunaan media sosial TikTok di Desa Blang Panyang, dengan adanya kontrol sosial yang kuat dan efektif dari orang tua, perilaku remaja cenderung mengikuti norma-norma yang berlaku. Tujuan dari pen…

IMLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Fadhilah Aini

Fadhilah Aini (2020): Implementasi Program Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas. (Skripsi. Universitas Syiah Kuala). Dibawah bimbingan Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si dan Rizal Fahmi, S.Pd., M.Pd. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk pemberantasannya, selain penegakan hukum, tindakan preventif lainnya untuk menanamkan nilai antikorupsi ialah melalui pendidikan formal. Salah satu program pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan formal a…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …

Fanda Fadilla

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA  Fanda Fadilla Sanusi  Iskandar A. Gani  ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…

PATENT PROTECTION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNDER INDONESIAN AND THE UNITED…

RAIHAN RAHMATILLAH

Pasal 4 huruf-d Undang-Undang Paten Indonesia mengecualikan 'aturan dan metode yang hanya berisi program komputer' sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Namun, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa program komputer dapat dipatenkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini menyebabkan ketidakjelasan pemahaman dan kepastian hukum atas dasar hukum program komputer sebagai bagian dasar dari kecerdasan buatan untuk mendapatkan perlindungan paten. Demikian pula halnya dengan Undang-Unda…

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (SUATU PENELIT…

Agus Jumaidi

Penerapan konsep sistem pendidikan terpadu (SPT) merupakan sebuah solusi alternatif yang digagas oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar sebagai respon dari adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan, khususnya antara pendidikan agama dengan pendidikan pendidikan umum, perkembangan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya angka kekerasan, prilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba. Sistem pendidikan terpadu merupakan sistem pendidikan yang me…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK …

Baihaqi

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf …


    SERVICES DESK