WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUKO SECARA NON TUNAI DAN KONSEKUENSINY…
Panji Maulana*
Muhammad Insa Ansari**2
Teuku Saiful***3
ABSTRAK
Dalam pengikatan perjanjian jual beli yang terjalin antara dua pihak harus dijalankan dan ditaati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati juga akan melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila kewajiban tersebu…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA …
Pasal (1) 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam praktiknya, tidak semua perjajian dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati, yang mengarah pada terjadinya wanprestasi. Dalam konteks ini adalah perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana, dimana apoteker tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sehingga terjadi wanprestasi dalam hubungan kerja tersebut.
Tu…
KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN TERKAIT AHLI WARIS…
Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecama…
PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN DARI SISTEM PENGELOLAAN TPA DI PROVINSI ACEH DENG…
Penelitian ini mengevaluasi kinerja pengelolaan enam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Provinsi Aceh, yaitu TPA Kota Banda Aceh, TPA Regional Blang Bintang, TPA Lhok Batee, TPA Kota Langsa, TPA Alue Liem, dan TPA Uwer Tetemi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau aspek teknis operasional, risiko lingkungan menggunakan metode Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), dan pemeringkatan kinerja menggunakan Environmental Performance Index (EPI). Hasil observasi menunjukkan kesenjangan infrastruktur yang…
- Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pengelolaan Lingkungan (S2), Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Muhammad Zaky Naufal*
Dahlan*
Teuku Saiful*
ABSTRAK
Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…
