Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BNI KCP JALAN AHMAD YANI…

MUHAMMAD ZACHRIE ZAINI

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah peminjaman/pembiayaan modal yang diberikan sebuah perbankan kepada pemilik usaha (nasabah) yang usahanya mem…

EKSISTENSI PERSEROAN PERORANGAN DALAM TATA HUKUM INDONESIA

MUHAMMAD LUQMAN DARY

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sah…

WANPRESTASI OLEH PEMAWAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAWAH PADA KOPERASI PROD…

IKHWAN NUR AKHI

Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang bergerak pada upaya pengembangan usaha produktif berdasarkan prinsip mawah (bagi hasil). Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pihak pemawah dengan Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah dalam kenyataanya masih terdapat kasus wanprestasi sebagaimana di atur dalam konsep Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN BARANG DALAM TRANSAKSI RNJUAL…

CUT NYAK SALSABILA

Pasal 4 huruf c UUPK mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Lazada selaku penyelenggara jasa layanan jual beli online juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Walau demikian masih banyak fenomena tidak tercapainya hak konsumen khususnya dalam transaksi jual beli secara online. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara on…

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

FITRIA RAMADHANI LUBIS

ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN…

ZULKARNAIN

Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum t…


    SERVICES DESK