Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PEMINDAHAN NARAPIDANA ANAK DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KE LEMBAGA PEM…

HERNANDO AGUSTIAWAN

ABSTRAK Hernando Agustiawan, 2022 Ainal Hadi, S.H., M. Hum Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Narapidana Anak menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada Pasal 86 ayat (1) mengamanatkan bahwa apabila Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani masa pidananya, maka Anak dipindahkan ke Lapas Pemuda. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa jika Anak telah berumur 21 (du…

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT PERSONAL DATA P…

HERRY ANUGERAH MASRI

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga bagian dari perlindungan diri. Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi belum diatur di Indonesia, tetapi punya regulasi lain sebagai alternatif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Singapura sebagai pembanding karena menempati peringkat ketiga di negara Asi…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN …

Mursyidina

ABSTRAK MURSYIDINA, : 2022 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 89)., pp., bibl., app (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto Pasal 30 s.d. Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indone…

KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES …

RISKI YANDA

ABSTRAK Riski Yanda 2022 KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LL.M Adanya Corona Virus Disease (Covid-19) membuat negara-negara menetapkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah dan berdampak pada penurunan pasokan dan permintaan pasar. Kebijakan Pemerintah Indonesia adalah melakukan Pembatasan Sosia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN AKIBAT PENGGABUNGAN BANK BRIS,…

Putri Safira

Penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia yaitu, BRISyariah, BNIS, dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi bank syariah dalam sektor keuangan. Penggabungan tersebut menyebabkan berbagai masalah bagi nasabah penyimpan. Penggabungan bank telah diatur dalam peraturan per undang-undangan, namun dalam pelaksanaannya posisi nasabah sebagai konsumen masih lemah, untuk itu perlu mendapat perlindungan hukum sebagai akibat penggabungan bank tersebut. Penu…

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT INDONESIA ASAHAN AL…

SYAHBILA PUTRI AZZAHRA

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana bagi Pasal 74 UUPT. Kewajiban PT INALUM (Persero) untuk melaksanakan CSR juga berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan penelitian …

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 79/PDT.G/2018/PN.PTK T…

YUDI FACHRURRAZI

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perka…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMO…

M. Rafsanjani Akbar

Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna memutus perkara perbuatan melawan hukum antara pemohon keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh) dengan Termohon Keberatan (T. Tarmuli S.H.). Putusan ini tidak mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan yang keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan (Pengugat) dengan memutuskan Pemohon Keberatan (Tergugat) telah melakuka…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TE…

Verdinal Kharisma

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SERTIFIKAT SPORADIK (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) (iv,57) pp.,bibl., tabl. (KADRIAH, S.H., M.Hum) Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum termasuk juga dengan mengambil ha k atas tanah seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perse…




    SERVICES DESK