Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GO…

Chairuzzaman

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan kewajiban setiap perseroan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik. Sebagaimana diamanahkan dalam arahan RUPS, penerapan GCG pada PT Pupuk Iskandar Muda berpedoman pada peraturan kementerian BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Walaupun prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan pada PT PIM namun masih …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. CHAROEN POKPHAND J…

Muhammad Tegar Yudistira

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 menyebutkan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan lingkungan memperluas kewajiban bagi semua persero…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

STUDI ANALISIS PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Nazila Syafara

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kenyataannya perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dan pengguna jasa titip online masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jastip yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa secara online di media sosi…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

FORMING REGULATION FOR READINESS OF EMISSIONS REDUCTIONS PROGRAM IN ACEH, IND…

Tiara haji faradiba

-

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

HUKUM NIKAH SARA BELAH (SATU KAMPUNG) MENURUT HUKUM ADAT GAYO DI KECAMATAN TI…

Reni Octavia

Dalam pasal 13 huruf c Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu terjadinya perkawinan sara belah (satu kampung), dalam praktiknya di kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Kampung Gunung Tunyang dan Tunyang Induk penerapan aturan adat mengenai larangan perkaw…

PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (SUAT…

ALWI YOVANDY

Selama Pandemi Covid 19 pelaksanaan lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh kerap kali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikuti lelang dikarenakan dalam pelaksanaanya banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan lelang. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengeta…


    SERVICES DESK