Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

STUDI ANALISIS PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Nazila Syafara

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kenyataannya perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dan pengguna jasa titip online masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jastip yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa secara online di media sosi…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

FORMING REGULATION FOR READINESS OF EMISSIONS REDUCTIONS PROGRAM IN ACEH, IND…

Tiara haji faradiba

-

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

HUKUM NIKAH SARA BELAH (SATU KAMPUNG) MENURUT HUKUM ADAT GAYO DI KECAMATAN TI…

Reni Octavia

Dalam pasal 13 huruf c Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu terjadinya perkawinan sara belah (satu kampung), dalam praktiknya di kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Kampung Gunung Tunyang dan Tunyang Induk penerapan aturan adat mengenai larangan perkaw…

PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (SUAT…

ALWI YOVANDY

Selama Pandemi Covid 19 pelaksanaan lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh kerap kali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikuti lelang dikarenakan dalam pelaksanaanya banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan lelang. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengeta…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI …

Cindy Santika

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada pelaksanaan jual beli melalui jasa titip online masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak jelas dan tidak jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui s…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SIS…

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian bara…

LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONAL DATA BREACHES IN MARKETPLACES (A COMPARATIV…

Chairunnisa

Kasus kebocoran data pribadi marketplace di Indonesia seringkali menemui jalan buntu karena ketidakjelasan hukum dan kebingungan mekanisme penyelesaian masalah dari pemerintah. Akibatnya, pelanggaran data pribadi cenderung meningkat dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen yang terkena dampak. Selain itu, sistem perlindungan data konsumen masih lemah dan membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbandingan perlindungan huk…




    SERVICES DESK