ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGRNNOMOR 324/PDT.SUS-HKI/2021 MENGENAI …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat karena sangat berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yang dilanggar. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta, seperti kasus antara Deddy Fan Buntoro dan Deddy Krisniadi dalam Putusan Nomor 324/PDT.SUS-HKI/2021.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.S…
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI IMEI HANDPHONE YANG DIPER…
ABSTRAK
Auwalul Ramadhan
2023 TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI IMEI HANDPHONE YANG DIPERJUALBELIKAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63), pp., tabl., bibl.
Dr. Yusri, S.H., M.H
Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf b UUPK tentang kewajiba…
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…
ABSTRAK
Riski Khalila
(2023)
Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku
Tindak Pidana Korupsi (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 62) pp., bibl.,tabl.
(Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum
mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…
ABSTRAK
KARMINSYAH,
2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
vi,52 (pp.,tabl.,bibl)
Mukhlis, S.H., M.Hum.
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…