Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI P…

YUNI SHARA

Pasar Lambaro terletak di kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pasar lambaro merupakan pasar tradisional tempat bertemunya para penjual dan pembeli dan terjadi nya transaksi jual beli, namun dikarenakan banyak nya para pedagang kaki lima yang berjualan di pasar lambaro tersebut maka pihak pemerintah kabupaten Aceh Besar khususnya pihak Satpol PP dan WH Aceh Besar beserta pihak pengelola pasar melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima tersebut yang berjualan di tempat yang di…

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN M…

AHMAD FURQAN KHAIRUDDIN

ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage…

PERSEPSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP PERSYARATAN CALON PEMIMPIN BERDASARKA…

OUZYA DARMAWAN

Pemerintah Aceh telah menetapkan persyaratan bagi masyarakatnya yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut tertuang di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Persyaratan yang harus di penuhi tersebut ialah, (a) Warga Negara Republik Indonesia, (b) orang Aceh dan (c) Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu, bagaiman…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PENANGANAN ILLEGAL …

Fani Kussuma

Provinsi Aceh yang memiliki sumber perikanan yang melimpah dengan berbagai jenis ikan, maka sumber perikanan harus dimanfaatkan dengan baik melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan . Realitanya dalam penangkapan ikan sebagian dilakukan secara ilegal, baik dengan tanpa izin maupun dengan menggunakan alat penangkapan yang merusak lingkungan. Dari letak geografisnya Kabupaten Simeulue merupakan kawasan perikanan yang sangat strategis karena merupakan jalur migras…

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR BADAN …

ANZAL NAZAR

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agra…

AGENDA SETTING KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENERAPAN PARIWISATA HALAL

RIZKY MAULIZAR

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Provinsi yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” ini nampaknya serius menggarap wisata halal terbukti dengan keberhasilannya membawa pulang dua penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016. Sedangkan pada Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2019, Kota Sabang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling khas. Penerapan syariat Islam di Kota Sabang belu…

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI D…

MUHAMMAD FADHIL FAKRI

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik. Tatanan norma baru pemberi layanan kepada masyarakat dengan menerapakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Optimalisasi pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis di…

PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…

Khasnan Rafiqa

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PETANI TEBU DI KECAMATAN KETOL OLEH PEMERINTAH KABU…

SASTRIANI

ABSTRAK Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kecamatan Ketol yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah dikenal dengan produksi tebu gula merah tradisional yang tersebar di berberapa desa di Kecamatan Ketol. Namun, ada beberapa permasalahan mengenai Pemberdayaan petani tebu khususnya di Kecamatan Ketol yaitu, aspek penyuluhan, aspek pendampingan, dan aspek pelayanan sehingga mempengaruhi optimalisasi pemberdayaan petani tebu di Kecamatan Ketol. Adapun Tujuan…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKA…

REKA ARYA NANDA

Data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada Desember 2022 jumlah perokok aktif di Provinsi Aceh sebanyak 27,58%. Dalam skala nasional Provinsi Aceh menduduki peringkat keempat belas. Qanun nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, menciptakan ruang atau lingkungan yang sehat dan bersih terbebas dari asap rokok, serta mengurangi jumlah konsumsi rokok pemul…


    SERVICES DESK