Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

UPAYA PENERAPAN E-GOVERMENT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL …

Fauzal Zahri

Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan website Dinas Sosial, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang merupakan bagian dari E-Goverment guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Namun Kinerja dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum transparan dalam hal mewujudkan E-Goverment. Masyarakat juga masih belum memahami tentang fungsi dari E-Goverment sehingga masyarakat …

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN KONFLIK OLEH BADAN RE…

TRI YUDA

Pada tahun 1976 wilayah Aceh pernah mengalami konflik hingga pada tahun 2005 menjadi momentum perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, kesepakatan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan Perjanjian MoU Helsinki. Pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2005 mengeluarkan tahapan pemulihan dimulai dari Disarmanment, Demobilitation, Reintegration. Reintegration adalah tahapan yang membutuhkan waktu dan biaya karena memulihkan kondisi pasc…

PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA RNDI NAGA…

YUDI FAKHRIZAL

ABSTRAK Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPSDM) adalah sebagai acuan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi dua dimensi utama, yaitu hidup layak dan pengetahuan sebagai standar yang di tetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan secara global. Namun IPSDM di Kabupaten Nagan Raya tidak serta merta mengalami kenaikan yang signifikan belum sesuai dengan standar UNDP, seperti hidup layak da…

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBL…

ANDRE JULIO PRASETYAWAN

ABSTRAK Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membidangi masalah pelayanan tertentu terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh saat ini telah beranjak dari sistem manual ke sistem digital yang disebut dengan e-government untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan urusan di Disdukcapil Banda Aceh khususnya. Tujuan penelit…

ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…

MUHAMMAD RIDHO

ABSTRAK Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …


    SERVICES DESK