Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER RNMERIAH DALAM PENANGANAN PENGG…

Melinda Rosa

Glyphosate merupakan herbisida berspektrum luas yang biasanya digunakan oleh petani untuk membasmi gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar perkebunan kopi, penggunaan glyphosate yang tidak terkendali dan dilakukan secara terus menerus ternyata memberikan banyak sekali dampak negatif salah satunya adalah menurunkan kualitas produk kopi sehingga akan berimbas pada menurunnya harga kopi dan memberikan dampak negatif yaitu terjadinya penolakan oleh buyer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk …

IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

FANDY KURNIAWAN

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maka dari itu, Pemda Pidie Jaya merespon dengan melahirkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Pasal 68 huruf d menyatakan tentang pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bida…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

PENYALURAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PADA KELOMPOK NELAYA…

IRMAYANI

ABSTRAK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana penghasilannya sangat bergantung terhadap keadaan laut. Oleh karena itu, keterbatasan hasil tangkapan ikan tentu akan berdampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan ini menyebabkan nelayan sangat rentan dengan kemiskinan. Menghadapi problematika masyarakat pesisir tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan da…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK…

Fiki Festian

Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa kecamatan antara lain yaitu kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teugah, Kecamata Teluk Dalam, Kecamatan Alafan, dan Kecamatan Salang. Namun, Kecamatan Simeulue Timur menjadi titik permasalahan dalam Kabupaten tersebut. Dimana, terjadinya konflik antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan masyarakat nelayan dari luar…

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL RNNEGARA PADA INSPEKTORAT KOTA …

ALISSA SHAFIRA AYUWI

Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan terwujudnya good governance,clean government, dan pelayanan publik yang dibentuk untuk melakukan pengawasan secara internal. Inspektorat tidak hanya mengawasi pemerintahan daerah saja namun juga memiliki wewenang untuk membina serta mengawasi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong. Terdapat temuan penyimpangan di beberapa desa yang sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Inspekto…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH

MAZAYA

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…

PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA …

MUAMMAR HILMI OETAMA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan b…


    SERVICES DESK