PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELI…
PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh)
ABSTRAK
Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan harus diupayakan diversi yang merupakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan”. Berdasarkan amanat UU SPPA tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) wajib mengupayakan d…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (SUAT…
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Ukubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus…
PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PE…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi…
PERANCANGAN PERPUSTAKAAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE (TEMA: ARSITEKTUR KONTEMPORER)
Kata Kunci: Perpustakaan Umum, Arsitektur Kontemporer, Edukatif, Rekreatif
Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, rendahnya angka kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Umum Kota Lhokseumawe menunjukkan perlunya perbaikan dari segi lokasi, desain, kenyamanan, serta fungsi ruang yang tersedia. Perancangan ini bertujuan untuk menciptakan perpustakaan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga rekr…
PERANCANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS GINJAL DI BANDA ACEH
Perancangan Rumah Sakit Khusus Ginjal di Banda Aceh dengan tema Healing Environment ini merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah penderita gagal ginjal di Provinsi Aceh terutama di kota Banda Aceh yang menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai dan berfokus pada proses penyembuhan pasien baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Rumah sakit ini dirancang untuk memberikan layanan medis yang komprehensif, mulai dari pencegahan, diagnosis, terapi, operasi,…
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
Pidana minimum adalah pidana yang ditentukan batasan paling rendahnya oleh undang-undang sebagai pedoman hakim dalam mengadili suatu tindak pidana. Pasal 50 Qanun Jinayat dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak diancam dengan hukuman cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara …
