Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…

PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA D…

IRFAN FAHRUZI

ABSTRAK IRFAN FAHRUZI (2025) PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57), pp.,tabl.,bibl. Dr, Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. Tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya. Hal ini sejalan dengan k…

ASESSMENT TINGKAT KERUSAKAN AKIBAT KOROSI DARI STRUKTUR BANGUNAN MASJID TERDA…

MUHAMMAD ADAM ALGHIFARI

Bangunan masjid di Kota Banda Aceh merupakan salah satu bangunan yang terkena dampak bencana tsunami tahun 2004 lalu. Bencana tsunami ini menyebabkan beberapa bangunan telah mengalami perubahan bentuk dan dapat dikategorikan kerusakan berat. Dampak dari bencana tsunami ini adalah beberapa bangunan mengalami penurunan kekuatan mulai dari struktur kolom, balok, dan pelat lantai. Hal ini sangat membahayakan bagi pengguna struktur tersebut. Beberapa bangunan akibat bencana tsunami ini mengalami k…

ASSESSMENT TINGKAT KERUSAKAN AKIBAT KOROSI DARI STRUKTUR BANGUNAN SEKOLAH TER…

Nauval Faris

Tsunami Aceh 2004 mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur, termasuk bangunan sekolah di Kota Banda Aceh. Dua dekade pasca peristiwa tersebut, kondisi struktur bangunan sekolah masih berpotensi mengalami penurunan daya tahan akibat korosi tulangan beton. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kerusakan pada lima bangunan sekolah terdampak tsunami, yaitu SMA 6 Banda Aceh, SMA 15 Adidarma Banda Aceh, MTsN 1 Banda Aceh, MIN 6 Banda Aceh, dan SMA 8 Banda Aceh, dengan jarak 2-3,6 k…

KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PEUNAYONG BANDA ACEH: TINJAUAN ARSITEKTUR, S…

Muftiadi

Sebelum kerajaan Aceh Darussalam berdiri (abad ke-16), komunitas Cina telah berada di Aceh sejak abad ke-13. Bukti bahwasannya armada Cheng Ho pernah singgah ke Aceh pada tahun1409 adalah dengan adanya lonceng besar yang (Cakra Donya) yang di serahkan kepada raja Pasai yang saat ini disimpan di museum Kota Banda Aceh. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam adalah pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Di masa itu Aceh merupakan kawasan yang kuat dan sebagai salah satu pusat perdag…

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG …

Maulana Halim Putra

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Maulana Halim Putra  Rizanizarli  Sulaiman  ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan berlakunya hukum pidana adat sebagai alasan menuntut pidana, bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Terdapat batasan keberlakuan hukum p…

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGA…

Riyan Auliyanda Safrizal

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat menegaskan bahwa, 1) Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah dan mufakat”. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012, menegaskan kembali bahwa putusan peradilan adat ber…

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Yulfan

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Yulfan* Dr. Sulaiman, S.H., M.H.** Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.*** ABSTRAK Formalisasi hukum adat adalah perubahan norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis atau istilah lainnya adalah positivisasi, dalam lingkup hukum adat juga terjadi proses positivisasi. Namun positivisasi hukum adat akan memunculkan beberapa permasalahan, dikarenakan adanya perbedaan sumber, adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dala…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Andi Mirza

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELLAYANAN KELSELHATAN Andi Mirza Dahlan Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana pelaku malpraktik pelayanan kesehatan merupakan isu penting dalam sistem hukum pidana. Pelayanan kesehatan idealnya dilakukan secara profesional, sesuai standar operasional dan etika medis. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya menyebabkan pasien menderita luka b…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA SETELAH ADANYA PPAT DI …

Nina Fajri Risky

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di wilayah yang kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat ditunjuk sebagai Pej…


    SERVICES DESK