Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

CYBER DIPLOMACY LAW TO IMPROVE CYBER SECURITY IN INDONESIA (STUDY ON BSSN)

Rafiqa Nuzula

EXAMINING THE ASEAN CROSS-BORDER PERSONAL DATA TRANSFER REGULATION AND ITS CO…

Merlita Yuli Safitri

ABSTRACT MERLITA YULI SAFITRI 2023 Examining The ASEAN Cross-Border Personal Data Transfer Regulation And Its Compatibility With Indonesian’s Personal Data Protection Law Faculty of Law, Syiah Kuala University (ix.74 ), pp.,abbr., bibl. Mahfud, S.H., LL.M Nowadays in the digital era, there has been an increase in the use and transfer of personal data in various countries. ASEAN has formed a regional instrument (ASEAN Framework o…

LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL GRATIFICATION IN INDONESIA

ESY BUNGA INDAH PRATIWI

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana gratifikasi semakin berkembang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang tetapi juga dalam pelayanan seksual. Layanan seksual digunakan sebagai transaksi dalam bisnis dan politik. Pemuasan seksual dalam perspektif internasional dikelompokkan menjadi “sextortion” atau pemerasan seksual. Pengaturan terkait sextortion di Indonesia diakomodir dalam bentuk pengertian luas bagian gratifikasi yang diatur dalam P…

THE SETTLEMENT OF DISPUTES OVER DOMAIN NAMES OWNERSHIP AND CYBERSQUATTING IN …

NUR HAKIKI

Maraknya sengketa kepemilikan nama domain dan cybersquatting di Indonesia semakin marak. Selain itu, perlindungan hukum atas kepemilikan nama domain dan cybersquatting masih belum efektif dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Singapura bisa menjadi pilihan terbaik untuk dibandingkan karena sudah memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih baik terhadap kasus sengketa domain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kepemilikan nama doma…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ZAT PENGAWET PADA…

LIZA AIDHIL FITRA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136 menyebutkanbahwa:setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarangdigunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Meski telah diatur tentang p…

JARIMAH PENYEDIAAN FASILITAS MAISIR MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENELITIA…

RIZKI AULIARAHMAN

Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, diancam dengan uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh ) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun walaupun sudah ada peraturan yang melarang tetapi kenyataannya masih banyak terjadinya kasus jarimah maisir. Tujuan penelitian s…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (SUATU PENELITIAN D…

NAJWA SAHER TIAN

ABSTRAK PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Mahfud, S.H., LLM.) Berdasarkan Pasal 39A huruf a Nomor 7 Tahun 2021 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi …


    SERVICES DESK