Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

INDONESIAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY TO HIGHER EDUCATIONAL RIGHTS FOR AFGHANI…

RIZKA SAFNA AMANDA

ISRAEL'S BLOCKADE ON GAZA STRIP IN TERMS OF THE AGGRESSION UNDER ROME STATUTE…

DARA RAIHATUL JANNAH

Menilai blokade dari perspektif kejahatan agresi merupakan tantangan karena kompleksitas argumen yang terkait dengan ilegalitas. Blokade disebutkan dalam Statuta Roma sebagai salah satu bentuk tindakan agresi. Definisi kejahatan agresi merupakan topik yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan 16 Tahun blokade Jalur Gaza. Sementara itu, dalam ketentuan agresi, yurisdiksi ICC untuk negara bukan pihak Statuta roma seperti Israel menjadi isu yang diperdebatkan. Tujuan dari penelitian in…

EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDAN…

NUR FAJRI

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 ini dikategorikan sebagai kartel. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 masih bersifat umum dan belum memberikan kete…

THE STATE RESPONSIBILITY OF AFGHANISTAN UNDER TALIBAN REGIME WITH REFERENCE T…

SITI NURHALIZA

THE AUTHORITIES OF SABANG FREE TRADE AND FREE PORT ZONE WITHIN LAW ON JOB CRE…

AHMAD ZHARFAN

ABSTRAK Ahmad Zharfan 2022 Dr. Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan usaha yang mudah diakses di Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. Ada berbagai kewenangan yang berubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja melalui pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang berlaku Mutatis Mutandis. Penelitian ini menganalisis kewenangan…

CRIME OF STEALING PALM FRUITS IN OIL PALM PLANTATION AT TAMIANG HULU SUB DIST…

Amriyal

Under the Indonesian legal system, there are several legislation governing the crime of stealing palm fruits in oil palm plantation, inter alia: (i) Indonesian Criminal Code; (ii) Plantation Act Number 39 of 2014; and (iii) Customary Law underlying on Qanun Aceh Number 9 of 2008 regarding Guidance of Customary Life and Custom. The settlement of crime of stealing palm fruits in Tamiang Hulu will be subjected to the Indonesia Criminal Code and the Customary Law, whereas other regions in Indones…


    SERVICES DESK