Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JA…

WAHYU ANDRI SYAHPUTRA

ABSTRAK WAHYU ANDRI SYAHPUTRA, (2024) PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JAYA PRIMA ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Hal ini berarti bahwa perikatan tersebut lahir yang disebab…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA YANG TIDAK BENAR DI E…

Firly Iezzani

– Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memeliki potongan harga, harga khusus. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan serta menormalisasikan praktik pemotongan harga yang tidak benar demi meraup keuntungan yang dapat merugikan konsume…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

MUHAMMAD EVANDI PRATAMA

ABSTRAK Muhammad Evandi Pratama, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl,bibl. Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI …

Putri Srilantria Salsabila

ABSTRAK PUTRI SRILANTRIA SALSABILA 2024 IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp.,bibl.,tabl., Dr. Yusri, S.H., M.H. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 41/PDT.SUS/2021/PN. …

Miftahul Husna

Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Sus/2021/PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon adalah PT. Bank Qnb Indonesia Tbk merasa dirugikan karena PT. Nipres Tbk selaku Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran termohon kepada pemohon seperti yang tertulis dalam isi perjanjian perdamaian. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan Pemohon dengan alasan adanya perbedaan persepsi dan perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon terhadap pemenuhan prestasi da…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENT…

TEUKU MUHAMMAD FABYAN AUFAR

ABSTRAK Teuku Muhammad Fabyan Aufar, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBATALAN WASIAT YANG PIHAKNYA DI BAWAH PENGAMPUAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68 ) pp.,bibl., app. (Eka Kurniasari, S.H., M.H., L.LM.) Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Nomor 482/PDT/2016/PT…

PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT BERBASIS ADAT DI…

Fitri Julia

Hukum Adat Laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah itu. Hukôm Adat Laôt mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam…

THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR DISABILITY CHILDREN IN BANDA…

Farissa

-

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…


    SERVICES DESK