Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…

Rahima Kamariah

ABSTRAK Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO …

Sriyuli Hariati

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO JASA Sriyuli Hariati Dr. Dahlan, S.H., M.Hum_  Ika Susilawati, S.H., M. Kn ** ABSTRAK *** Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UUJN dan Kode Etik Notaris, namun dalam perkembangannya masih terdapat notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang menyimpang dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris khus…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGA…

Dila Ayunda

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensi…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTI…

M. NIZWAR

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA M. Nizwar* Ilyas Ismail** Eddy Purnama*** Azhari**** ABSTRAK Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang¬-wenang oleh siapa pun. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan unt…

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN EKOSISTEM LEUS…

Zulkarnaini

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS ACEH Zulkarnaini , Ilyas Ismail , Yanis Rinaldi , Muazzin ABSTRAK Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya alam buatan, konser…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKA…

Rafdi Siddik

Berdasarkan pasal 1 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN…

BASYIR ANAS

ABSTRAK Basyir Anas 2024 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,66). pp., bibl. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, menyebutkan penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat di tingka…

IMPLEMENTASI DAN URGENSI LARANGAN MENIKAH SEMARGA PADA MASYARAKAT PAKPAK BOAN…

Shalawati

Didalam hukum adat Aceh Singkil mengatur tentang larangan menikah semarga di kenal suatu institusi adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat Desa Tanjung Mas. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku PakPak Boang yang melarang keras adanya larangan pernikahan semarga. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat Pakpak Boang masih banyak yang melanggar peraturan hukum adat larangan pernikahan dengan semarga. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan …


    SERVICES DESK