Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN…

BASYIR ANAS

ABSTRAK Basyir Anas 2024 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,66). pp., bibl. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, menyebutkan penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat di tingka…

IMPLEMENTASI DAN URGENSI LARANGAN MENIKAH SEMARGA PADA MASYARAKAT PAKPAK BOAN…

Shalawati

Didalam hukum adat Aceh Singkil mengatur tentang larangan menikah semarga di kenal suatu institusi adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat Desa Tanjung Mas. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku PakPak Boang yang melarang keras adanya larangan pernikahan semarga. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat Pakpak Boang masih banyak yang melanggar peraturan hukum adat larangan pernikahan dengan semarga. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan …

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND

Muhammad Yanis

ABSTRAK Muhammad Yanis 2024 ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64)pp.,bbibl.,app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, pada praktik perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legend di Indonesia dianggap tidak halal dengan alasan salah satunya yaitu satu akun y…

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP ILMIAH MELALUI PENERAPAN M…

Cut Eka Para Samya

Keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah merupakan suatu kemampuan penting yang harus dikuasai dan dimiliki siswa dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi pada siswa yaitu mereka sudah dapat memahami sains tetapi belum dapat memberikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Hal tersebut menunjukkan rendahnya keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya perubahan dalam proses penyampa…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA JAHIT PAKAIAN (SUATU PENELITIAN…

Nasyata Mawaddah

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi, di mana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa jahit pakaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan per…

PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PIDANA ADUAN DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM (…

Muhammad Husin

ABSTRAK Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (STUD…

Indah Mustika

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Bna) Indah Mustika Yusri** Siti Rahmah*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan hati hati dan cermat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, karena PPAT mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan profesinya terhadap Masyarakat dalam pembuatan Akta peralihan hak atas tanah. PPAT harus memegang teguh pada ketentuan Peraturan Perundang-undan…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN ROTI TAWA…

Fathin Rizki Chlissma Putra

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa jika terjadi wanprestasi maka pihak yang melanggar harus mengganti rugi. Hak dari pihak consignor yaitu, menerima uang hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, barang yang dititipkan dijaga. Kewajiban dari pihak consignor yaitu, menyerahkan barang tepat pada waktunya. Sedangkan hak dari pihak consignee yaitu, menerima barang titipan tepat pada waktunya. Kewajiban consignee yaitu, membayar sesuai hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, me…

TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…

Dian Ayunda

Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…

WANPRESTASI PELANGGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN AIR BERSIH OLEH …

Cut Rifa Azkiya

Pelaksanaan perjanjian pengadaan air bersih antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala dengan pelanggan harus berpedoman pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Tirta Mountala dengan pelanggan terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yakni keterlambatan pembayaran iuran dan tidak membayar sama sekali. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk wa…


    SERVICES DESK