PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PRODUKSI, INVENTORI, DAN PENJUALAN MENGGUNAKAN …
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah adalah kebutuhannya untuk melakukan manajemen produksi, inventori, dan penjualan, agar pemilik dan pemangku kebijakan usaha dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan kondisi perusahaan. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan tersebut, karena dapat berperan dalam memperbaiki alur kerja, mengurangi inefisiensi, mengawasi produk yang ada, serta merekam kegiatan administratif dan transaksi. PT…
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI B…
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diberikan wewenang tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be…
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…
ABSTRAK
Nadia Monika,
2024
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN
TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58), pp., bibl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam pasal 106 KUHPM (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer) yang menyatakan bahwa “Militer, yang sengaja
dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan
kekera…
KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…
ABSTRAK
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…