Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE CONTINUOUS REVI…
Anggun Rizky
Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan (KBQ Baburayyan) adalah koperasi pengolahan kopi arabika Gayo yang terletak di Takengon, Aceh Tengah. Koperasi ini menghadapi tantangan dalam manajemen persediaan biji kopi, terutama karena ketergantungan pada musim panen serta fluktuasi permintaan. Kurangnya perencanaan stok yang tepat sering menyebabkan masalah overstock (kelebihan stok) dan stockout (kekurangan stok), yang berisiko menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu hubungan perdagangan, baik de…
- Fakultas Teknik Industri, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENILAIAN POSTUR TUBUH TERHADAP RISIKO MUSCULOSKELETAL DISORDER PADA ATLET DR…
AHMAD FAUZAN MAULANA
PDBI Aceh merupakan cabang organisasi PDBI di Provinsi Aceh yang bertugas dalam melatih atlet drumband agar dapat bersaing di ajang pekan olahraga. Atlet tersebut dituntut untuk mempunyai fisik dan mental yang kuat. Hal ini dikarenakan para atlet harus memainkan instrumen musik sembari melakukan kegiatan baris-berbaris. Tuntutan fisik tersebut menyebabkan beberapa bagian tubuh atlet merasakan nyeri dan sakit yang mana dapat menimbulkan gangguan musculoskeletal disorder (MSDs). Berdasarkan kon…
- Teknik Mesin dan Industri, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…
Afzal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…
- Program Studi Magister Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…
Tari Endah Guntari
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…
Muhadir
KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI PENJILIDAN AKTA NOTARIS DI KOTA…
Nabilah Rizkijulia
Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung terhadap notaris dan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh MPD pada saat pemeriksaan salah satunya adalah protokol Notaris, seperti memastikan bahwa penyimpanan minuta disimpan dengan baik, menjilidkan minuta akta yang dibuat oleh notaris akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapa…
- FH Kenotariatan S2, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI H…
Hanafittya
Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya