PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PHISING MEL…
Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses komunikasi, dan membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya tindak pidana phishing. Kejahatan dilakukan melalui aplikasi Package Kit (APK), menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Di Ind…
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA PEJABAT PEMERINTAH D…
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Pasal 56 KUHAP dijelaskan bahwa bagi mereka pihak yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (penasehat hukum) selama proses peradilan selama memenuhi unsur sebagai pihak yang tidak mampu secara ekonomi dan finansial (miskin). Namun, pada pelaksanaannya masyarakat yang berasal dari golongan mampu juga mendapatkan bantuan hukum dari Pengadilan Negeri B…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN UNLAWFUL DEATH YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…
Unlawful death merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di mana aparat atau pejabat negara melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap warga negara, namun dalam kenyataannya negara kerap kali gagal memberikan perlindungan dalam penegakan hukum karena pelaku merupakan aparatur negara. Meski KUHP telah mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338–351, …
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN DAN …
Pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, diantaranya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Meskipun demikian realitas yang terjadi di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya, terdapat berbagai kasus terkait pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah K…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
REFORMULASI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH
Pengaturan restitusi dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan kelemahan struktural dalam menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual. Ketentuan yang mensyaratkan adanya permintaan dari korban serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dalam penetapan restitusi telah menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, banyak korban mengalami hambatan psikis, sosial, dan budaya yang menyebabkan mereka enggan atau tidak ma…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG WANPRESTASI (STUDI KASUS: P…
ABSTRAK
Dalam putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn tentang Wanprestasi yang melibatkan Kevin Tiopan sebagai Penggugat dan Handoko sebagai terguggat. Kasus ini merupakan suatu kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang piutang. Kasus ini tentang terggugat yang meminjam uang kepada penggugat untuk modal usaha dan dibuat dalam bentuk kontrak di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak mampu dipenuhi oleh pihak Debitur karena terjadinya wab…
EKSISTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS SETELAH LAHIRNY…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026 ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah masuknya tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Padahal sebelumnya tindak pidana khusus diatur dalam perundang-undangannya tersendiri. Hal ini menjadi persoalan bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak tindak pidana khusus dan dampak yang ditimbulkan nan…
PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SU…
Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian t…
