Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN MEDIS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS …

Furqan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a). bantuan medis dan b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Anak korban tindak pidana pemerkosaan bukan hanya saja menderita kerugian materil tetapi juga menderita kerugian immateril yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan pemulihan kembali. Undang-undang…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

MUHAMMAD ALVIN IS

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, hambatan dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum, faktor lemahnya sarana atau fasilitas yang tidak memadai seperti kurangnya tempat pengecekan barang penumpan…

JARIMAH (TINDAK PIDANA) KHAMAR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU BUKANRNBERAGAMA ISL…

Rury Ophia Dista

Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud Cambuk 40 (empat puluh) kali”, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetap diatur dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (c). Qanun Jinayat telah mengatur sedemikian rupa, serta anca…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR IMPOR DARI KAWASAN PABEAN (SUATU PENEL…

AMELIA NURMANTHY

Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 …

TINDAK PIDANA MENUDUH DAN MENYERANG KEHORMATAN ORANG DI TEMPAT UMUM (SUAT…

RAHMAT

ABSTRAK RAHMAT, 2021 TINDAK PIDANA MENUDUH DAN MENYERANG KEHORMATAN ORANG DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( V, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Ida Keumala Jeumpa , S.H.,MH., Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hari, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH …

Virgo Ardya Putra

Tindak pidana asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Prajurit TNI diatur didalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Ayat (2) menjelaskan apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Tujuan p…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (SUATU PENELI…

DESI RAHMADANI

Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). Namun dalam kenyataannya tindak pidana pembakaran hutan masih terjadi di wilayah Huk…

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…

HARIS FADHILAH

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

SHERLY ANANDA PUTRI

ABSTRAK SHERLY ANANDA PUTRI 2021 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bibl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan …


    SERVICES DESK