Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR ATASRNPENCANTUM…

ALYA MARSCA

Salah satu prasarana yang pasti dibutuhkan bagi setiap pengendara adalah jasa parkir, tetapi yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini yaitu dengan masih adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi di dalam karcis parkir. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh diberikan kepada konsumen. Adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut, karena adanya asas kebebasan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA LAYANAN INDIHOME ( SUATU PENELITIAN DI PT. TELKOM …

GHINA ALMIRA

At this time the internet services used by the public generally come from PT. Telkom IndiHome. In Article 1 number (7) of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is stated that telecommunications services are telecommunications services to fulfill telecommunications needs by using telecommunications networks. The agreement in the IndiHome contract includes a standard agreement, which is a form of agreement that contains certain clauses and this agreement is made by the parties…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KL…

DARA SUMAYYA

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pelarangan pencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh masih menggunakan nota pembayaran yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Tujuan dari penuli…

WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BARANG FURNITURE (PERABOT) PADA PRIORITAS GR…

NAMIRA NOVIA

Salah satu lembaga pembiayaan nonbank yaitu Prioritas Group yang menerapkan prinsip syariah dengan akad jual-beli murabahah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pelaksanaannya Prioritas Group dan debitur bersepakat dalam akad jual beli murabahah, namun terdapat banyak debitur yang …




    SERVICES DESK