Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM UANG PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) PAKAT …

Cut Alya Putri Ananda

Ketentuan untuk memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu melahirkan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat. Dalam praktiknya, pinjam meminjam pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Pakat Makmu Sejahtera Gampong Rundeng masih terdapat debitur yang melakukan wanprestasi, di mana debitur telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan pin…

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…

T.M AL-ALAM DEWANTARA

ABSTRAK T.M AL-ALAM DEWANTARA, (2025) TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66), pp., bibl.,app (Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M) Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…

Abrar Abqari

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…

LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC RN WORKERS IN HONG KONG: ANALYSIS OF …

SABRINA RAMADHANI

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA SECARA LISAN DI KECAMATAN D…

NAJLA FARAH FADHILLAH

Pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai wanprestasi yaitu “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pada praktiknya, perbuatan jual-beli batu bata secara lisan di Kecamatan Darussalam, masih sering terjadi terjadi kendala berupa wanprestasi y…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KUE PADA USAHA RUMAHAN DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD FATHIN RAHMATILLAH

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut. Tujuan penu…

WANPRESTASI PERJANJIAN REPARASI TELEPON GENGGAM OLEH JASA REPARASI (SUATU PEN…

Makmur Syahputra

Setiap pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan, inovasi dan kualitas yang memuaskan konsumen dalam menggunakan jasa dari pelaku usaha misalnya bidang jasa reparasi telepon genggam. Dalam melakukan reparasi telepon genggam, penyedia jasa umumnya membuat suatu perjanjian dengan konsumen sesuai dengan 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun Pada praktiknya banyak jasa reparasi ya…

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN D…

Nadiatul Rahma Wardah Ar

ABSTRAK NADIATUL RAHMA ABSTRAK EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 71), pp., bibl., tabl. WARDAH AR, 2025 Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan per…

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN…

ADILLA SYAKIRA

ABSTRAK ADILLA SYAKIRA 2025 EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70), pp., tabl., bibl., app. (EKA KURNIASARI, S.H., M.H., LL.M) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama m…

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (STUDI PADA P…

ZAGHLUL ACHYAR

ABSTRAK Zaghlul Achyar, 2025 TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (Studi Pada Perusahaan Pengangkutan CV. Boz Aceh Group Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64) pp.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Secara normatif kegiatan pengangkutan barang telah diatur secara tegas dalam Pasal 188 dan Pasal 193 ayat (1–3) Undang-Undang No. 22…


    SERVICES DESK