Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…

Fariz Ichwan

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Merdy Saputra

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Merdy Saputra ∗ M. Gaussyah M. Ya'kub Aiyub Kadir ∗∗ ABSTRAK Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menerapkan paradigma pencegaham melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelin…

PENGATURAN TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK RNPIDANA ALIRAN SESAT BERD…

Cut Mega Khairina Kesuma

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan kotroversi di masyarakat luas mengenai paham…

ANALISIS PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PERUSAHAAN STARTUP DI K…

ANDARA ISRA NOVITA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pelindungan merek dapat diperoleh secara mutlak apabila telah dilakukannya pendaftaran merek. Tujuan pelindungan merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dalam praktiknya di Kota Banda Aceh tidak sedikit perusahaan startup yang belum mendaft…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK…

ADITYA RAMADHAN

ABSTRAK ADITYA RAMADHAN: IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57) pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama , S.H, M.Hum. Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa jam malam bagi anak dilaksanakan pada pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, namun pada faktanya di lapangan masih banyak anak yang berkeliaran pada ma…

POLA BAKU KONSIDERANS DALAM UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH, DAN QANUN BERDAS…

Husna Sartika

POLA BAKU KONSIDERANS DALAM UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH DAN QANUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Husna Sartika* Eddy Purnama** Ilyas Ismail*** Abstrak Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum yaitu menempatkan Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen yang penting dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pola baku dari setiap level instrumen hukum untuk dijadikan pedoman dalam penyus…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP EKSEKUS…

Izra Fadiya

Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debiturnya cidera janji. Namun sejak adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 untuk dapat melakukan parate eksekusi disyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga putusan tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK