IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG RNWISATA HALAL DI ACEH SELATAN
ABSTRAK
RUSDIANDA, IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG WISATA HALAL DI ACEH SELATAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 60), pp., bibl., app.
Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 butir 3 dicantumkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Aceh Selatan Seba…
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENDIRIAN RNPERSEROAN TERBATAS TANPA AKTA NOTARIS
Pasal 109 (153 A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian Perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan aturan …
PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…
PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006
Noor Uud Aprio Werry*
Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.**
Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.***
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…