KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…
ABSTRAK
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…
KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS …
KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS JUAL BELI TANAH
(Studi Terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna)
Hayatun Nufus
Prof. Dr. Eddy Purnama S.H., M.Hum
Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum
ABSTRAK
Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) mengatakan “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Jika notaris tidak menerapkan sikap kehati…
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN…
ABSTRAK
Innayah Putri Tartila
(2024)
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR
3 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL
(Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota
dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Wilayah Destinasi).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,67), pp., tabl., bibl., app.
(Prof. Eddy Purnama, S. H. M. Hum)
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pariwisata Halal dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepa…
MEKANISME PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN RUMPON KEPADA NELAYAN (STUDI KASUS DI WIL…
MEKANISME PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN RUMPON KEPADA NELAYAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Aceh Timur)
Rita Maulinda*
Eddy Purnama*
Suhaimi***
ABSTRAK
Pemberian Izin pemasangan rumpon merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan bagi nelayan yang dilandasi dengan aturan yang di normatif dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 …