Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIA…

Farah Rieza

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN Farah Rieza* Darmawan** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia.Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak dapat membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Ol…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEGALISASI AKAD…

Irfan Ramadhan

Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian notaris diwajibkan untuk menyaksikan tanda tangan para pihak sebelum melakukan legalisasi perja…

FORMULASI KETENTUAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ghazi Thahri

Sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengakomodir ketentuan adanya harta bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga melakukan pendekatam kompromistis terhadap ketentuan tentang harta bersama yang ada dalam sistem hukum adat dengan memperkenalkan konsep harta bersama dalam perkawinan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengakomodiran konsep harta bersama tersebut adalah hal yang absah secara syariat. Tuju…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT U…

Cut Syakira Nafia Tasya

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban rumah sakit, Upaya perlindungan hukum rumah sakit terhadap pasien dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat malpraktik. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian lapangan. Saat melakukan pe…

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH

Fathia Az-Zahra

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH Fathia Az-Zahra Darmawan Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Awalnya bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun menjadi sama-sama 19 tahun. Namun pada kenyataannya terdapat perkawinan dibawah 19 tahun. Jika perkawinan dilakuka…

“PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI (STUD…

Iskandar

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh Milik Mawardy Nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna dan telah berkekuatan hukum tetap. Terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan huku…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI K…

MEUTIA KHUMAIRA

ABSTRAK MEUTIA KHUMAIRA, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI KOTA BANDA ACEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 54), pp., bibl. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum.. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau dengan kata lain disebut kontrak haruslah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1366 menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG YANG DIS…

Rizky Aulia Fitri

Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan angkutan dengan penumpang, untuk menjelaskan faktor-…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMARNBARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAMRNL…

HASRA DIANA

ABSTRAK Hasra Diana, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM LAYANAN EKSPEDISI PT GLOBAL JET EXPRESS (PT J&T EXPRESS) BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp., bibl., tabl., app. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang-barang setelah pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati oleh p…


    SERVICES DESK