Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEKRNHAK TANGGUNGAN DILIHAT DARIKEPENTINGAN…

Muhammad Irvan Hidayana

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DILIHAT DARI KEPENTINGAN PERLINDUNGAN DEBITOR M. Irvan Hidayana  Ilyas  Muazzin *** ABSTRAK UU nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan upaya unifikasi lembaga hukum jaminan. UUHT memberikan hak kepada kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk megeksekusi objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri,apabila debitor wanprestasi,melalui proses singkat dan sederhana dengan cara lelang.Dalam lelang eks…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…

INTAN SHANIA

TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR Intan Shania* Sanusi** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu d…

ULTRA PETITA ATAS PUTUSAN NO. 28/PDT.G/2017/MS-ACEH TENTANG PEMBATALAN WAKAF …

JIHAN SAFIRA MUKHLISINNA

ABSTRAK Jihan Safira Mukhlisinna, 2021 Asas ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang berisi mengenai melarang hakim memutus melebihi apa yang dituntut oleh penggugat. Namun pada kenyataannya, putusan pada Mahkamah Syari’ah Banda Aceh No.28/Pdt.G/2017/MS-Aceh, hakim memberi putusan melampaui apa yang dituntut oleh Penggugat, yang mana hakim memutuskan untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BANK DALAM MERGER PT. BANK BRI SYARIAH ME…

BARIQ FAJAR MUSAID

Menurut, Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimana dijelaskan mengenai penggabungan yang bersifat protektif ,bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini pihak pemegang saham, nasabah dan karyawan. Namun pada kenyataanya pihak bank tidak memperhatikan kepentingan atas karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pegawai pada Bank BRI Syariah yang selanjutnya dimerger menjad…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SERAGAM DI KONVEKSI BAJECL…

Muhammad Roni

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun dalam perjanjian jual beli seragam pakaian dinas harian konveksi bajeclothing dalam memenuhi prestasinya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi bajeclothing dalam pelaksanaan perj…


    SERVICES DESK