Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH GAMPONG MELALUI PENGEMBANGAN GAMPONG …

MUHAMMAD HAIKHAL YUSIDA

Pertumbuhan industri pariwisata merupakan langkah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia dan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata dengan mengkaji potensi yang melekat hingga tiga budaya daerah.Gampong Wisata Gampong Nusa terbentuk dari swadaya masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk menjadikan Gampong Nusa sebagai Gampong Wisata sebab memiliki potensi untuk wisata. Mulai digagas …

ANALISIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PENINGKATAN…

Dhifan Feriza

ABSTRAK Peningkatan human capital memegang peranan penting dalam pemberdayaan UMKM yang mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian. Pelaku UMKM dapat menciptakan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk atau layanan, namun UMKM di Kota Banda Aceh menghadapi kendala terkait keterbatasan pengetahuan teknologi, tantangan dalam penerapan teknologi, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang secara langsung berkaitan dengan human capital. …

IMPLEMENTASI MODEL PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH

Nurjalina

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan…

COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PELA…

Nanda Maharita Ansa

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, dan pemberian pelayanan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan MENPAN-RB No. 23 Tahun 2017 tentang Pendirian Pusat Layanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam era ekonomi gobal saat ini, collaborative governance merupakan salah satu jalur …

ANALISIS PERENCANAAN INVESTASI MELALUI BADAN USAHA MILIK GAMPONG TERHADAP TUJ…

Zuhal Muhammad Rizki

ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 3 menyatakan bahwa BUMDes/BUMDes bersama merupakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian desa. Sebagian BUMDes di Kota Banda Aceh memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat desa. Meskipun demikian, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu kajian menda…

PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…

Khasnan Rafiqa

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA SURFING PANTAI SAMADUA OLEH …

RIJCHA VERDILLA AZWA

ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi pariwisata serta produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Regulasi tersebut menjadi daya dukung oleh Dinas Pariwisata Aceh Selatan dalam pengembangan pariwisata yaitu mempromosikan pariwisata daerah dalam ajang anugerah pesona indonesia. Namun regulasi terse…

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDA …

Mega Suri Novianti

Partisipasi adalah peran seseorang atau sekelompok orang terhadap proses pembangunan dengan memberikan masukan berupa pernyataan atau berupa kegiatan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, bahan, serta pemanfaatannya dengan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan adalah serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan terdiri dari masyarakat, bangsa, dan seluruh kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud pada pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa, dan s…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBAS…

Rozalia Wardana

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya untuk mendigitalisasi pemasaran produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya secara online. Kolaborasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan digitalisasi UMKM. Kolaborasi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam digitalisasi UMKM di Kota Banda Aceh belum ber…

ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM…

Wanda Afifa

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di pulau sumatera. Sustainable Development Goals merupakan sebuah rancangan yang telah disetujui oleh pimpinan berbagai negara dengan tujuan untuk mengentas kemiskinan, kelaparan, melindungi lingkungan serta mengurangi kesenjangan. Dinas Sosial Aceh ialah salah satu bagian yang berperan utama untuk menangani masalah penanggulangan kemiskin…


    SERVICES DESK