Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DALAM MEWUJUDK…

DHEA FAHIRA

Kota Banda Aceh mengalami penurunan prevalensi stunting dari 25,1% menjadi 21,7%. Meskipun menunjukkan kemajuan, angka ini masih di atas 20%, menandakan bahwa stunting tetap menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dan masih jauh dari target pemerintah. Dalam menanggapi masalah ini, BKKBN meluncurkan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting. Namun, program ini masih perlu dievaluasi untuk …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAMAN RATU SAFIATUDDIN DI KOT…

RIDHA RIZKA MEILIA

Salah satu kebijakan dalam menerapkan kota atau kabupaten layak anak, pemerintah sudah menetapkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). RBRA adalah bagian dari program Kota Layak Anak (KLA). RBRA merupakan tempat kegiatan anak yang aman dan nyaman, terlindung dari kekerasan dan bahaya lainnya, tidak dalam kondisi yang diskriminatif, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Penguatan Kesejahteraan Keluarga Aceh (TP-PKK) telah membuka s…

ANALISIS JABATAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN…

NABILLA KARISA

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap pelayanan pemerintah untuk mencapai good governance. Analisi jabatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia melalui pengadaan, pengrekrutan, dan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) melalui kesesuaian penempatan jabatan yang dapat meberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerint…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI KANTOR PELAYANAN …

Khalisa Luthfina Azkiya

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengenai ketersedian ruang laktasi dengan presentase 13,63% yaitu dari 44 jumlah perkantoran hanya 6 perkantoran yang menyediakan ruang laktasi. Kebijakan penyediaan ruang laktasi di kantor pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Mengingat ruang laktasi dibutuhkan oleh ibu menyusui ataupun pekerja di kantor tersebut, hal ini didukung oleh perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait penyediaan ruang lak…

MONITORING DAN EVALUASI MELALUI APLIKASI SP4N LAPOR PADA PROGRAM MONITORING O…

Muhammad Fazil

Program monitoring opini dan aspirasi publik merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pidie yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pidie. Pada penerapan program tersebut menunjukan bahwa beberapa laporan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR belum diproses sampai dengan sekarang dan jumlah laporan yang tergolong sedikit dalam kurung waktu yang lama sehingga menarik perha…

ANALISIS KEBIJAKAN REALISASI INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

Dea Shakira Rotami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memiliki tupoksi untuk memfasilitasi investor di Aceh. Investasi belum dapat membawa perubahan untuk masyarakat di Aceh disebabkan hambatan-hambatan yang menyebabkan investasi di Aceh masih tertinggal dengan daerah yang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP Aceh dalam mengatasi hambatan realisasi investasi yang ada di Aceh dan Untuk memahami realisasi kebijakan investasi untuk pembangunan be…

AKSELERASI PRINSIP AGILE GOVERNANCE TERHADAP DATA KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEP…

NAILA ARIFA

DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh telah melakukan pemberlakukaan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak Akhir 2022 sebagai wujud transformasi digital yang dijalankan secara nasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengukur tingkat akselerasi serta hambatan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan teori Agile Governance yang dipaparkan oleh Luna dkk. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokument…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

INNOVATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDAA ACEH

Muhammad Daffa Akbary

ABSTRAK Kota Banda Aceh, sebagai ibu Kota Provinsi Aceh, telah berjuang keras untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, terutama anak-anak. Pada tahun 2023, Kota Banda Aceh kembali dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya, menjadi satu-satunya Kota di Aceh yang meraih penghargaan ini. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya keras untuk meningkatkan pelayanan, infrastruktur, dan program-program yang dapat memberikan kenyaman serta pe…

IMPLEMENTASI CORE VALUE ADAPTIF TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA B…

Qisthy Nazla Rayyana

Berdasarkan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai instansi pemerintahan telah menerapkan nilai-nilai Core Values dalam kinerja ASN. Penerapan nilai adaptif dari Core Values BerAKHLAK tentu mempengaruhi kinerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan publik di …

PENERAPAN AGILE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH O…

M. IQBAL SETIAWAN

ABSTRAK Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Dampak dari pertumbuhan tersebut berkontribusi menekan jumlah kemiskinan. Adapun permasalahan UMKM di Kota Banda Aceh terdapat pada rantai perdagangan industri, yang belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Penerapan Agile Governance yang dijalankan pada sektor usah…


    SERVICES DESK