Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN …

Syahri Ramadhan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 17.017 pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh. Pengumpulan sampel menggunakan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan Skala L…

KORELASI TROPONIN-T DAN D-DIMER TERHADAP KEJADIAN KARDIOTOKSISITAS AKIBAT KEM…

Rina Syafrita

Latar Belakang: Doksorubisin merupakan agen kemoterapi yang efektif namun memiliki efek samping kardiovaskular signifikan yang dikenal sebagai kardiotoksisitas. Efek samping ini merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas dan dapat bermanifestasi sebagai Cancer Therapy Related Cardiac Dysfunction (CTRCD) dan gagal jantung. Deteksi dini kerusakan miokard subklinis sangat penting sebelum timbulnya gejala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kadar troponin-T dan D-dim…

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKA…

Muhammad Ghaisan Pasha

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Pengumpulan sampel menggunakan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang menggunakan Skala Likert sebagai alat uk…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.TBK TERHADAP GUGATAN PERBUATA…

Handika Ramadhan

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.TBK TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SARANA PENGANGKUT YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA ABSTRAK Muhammad Insa Ansari Handika Ramadhan * M. Adli ** *** Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa sarana pengangkut yang digunakan semata-mata untuk tindak pidana kepabeanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a, …

PENGARUH PERBEDAAN GENDER DIREKSI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUS…

Muhammad Irsyaad Dhiya Ulhaq

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbedaan gender direksi, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Return on Equity (ROE). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi perbedaan gender direksi yang diukur dengan proporsi perempuan dalam dewan direksi, kepemilikan ins…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT…

Mochammad Mabrury

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAMAN INDAH DARUSSALAM (PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2023/PN.BNA) Mochammad Mabrury* Sanusi.** Yusri *** ABSTRAK Menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemberhentian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan yang jelas serta memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk m…

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN…

Maharani Sartika Putri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana gampong di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pengelolaan dana gampong secara akuntabel untuk mendorong pembangunan yang transparan, efisien, dan sesuai prinsip good governance, di tengah berbagai kasus penyimpangan dana gampong yang masih terjadi. Metode pen…

PROSEDUR PENCATATAN BARANG HABIS PAKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA…

MUHAMMAD AKHI

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk Chik, Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) diperoleh melalui observasi dan wawancara. Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan barang habis pakai (BHP) yang merupakan bagian dari aset lancar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJ…

Wildan Dinullah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun dalam praktiknya banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, seperti adanya peralihan hak atas tanah yang diakibatkan adanya pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah. Sehingga mengakibatkan kedudukan dari Sertifikat Hak Tanggungan menjadi tidak je…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…


    SERVICES DESK