PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI W…
Pasal 37 angka 13 dalam UU Cipta Kerja (yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan/P3H) mengatur sanksi pidana bagi perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, atau hasil pembalakan liar, dengan denda hingga Rp2,5 miliar. Meskipun telah diatur sanksi tegas, praktik illegal logging masih terjadi di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya, menunjukkan perlun…
KEABSAHAN PERJANJIAN PENGALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA UNTUK KEGIATAN USAHA …
Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, meliputi; kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi salah satu unsur tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian pengalihan penguasaan tanah di mana dalam perjanjiannya ada syarat yang tidak dipenuhi seperti perjanjian pengalihan tanah di Gampong Limpok, namun masih ada yan…
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KASUS INSES (SUATU PENELITIAN DI DINA…
Dalam 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut (UU TPKS) mengatur tegas tentang larangan hubungan seksual dalam relasi kekuasaan atau kepercayaan, termasuk dalam keluarga. Namun pada praktiknya, kasus inses masih kerap terjadi. Berdasarkan data penelitian, terdapat beberapa kasus yang ditangani, bahkan ditemukan korban yang mengalami kekerasan seksual secara berulang. Hal ini men…
