Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada setiap anak berhadapan dengan hukum. hal tersebut secara tegas tercantum dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. meskipun demikian, penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi masih belum terlaksana sepenuhnya secara optimal. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi, hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi, upaya penyelesaian hambatan. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. data penelitian diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, jurnal, teori, dan peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi dilaksanakan dengan pendekatan mediasi yang menghadirkan beberapa pihak yang terlibat namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, khususnya kurangnya pemahaman masyarakat atau para pihak pelaku maupun korban mengenai diversi, perbedaan persepsi antara kedua belah pihak serta kurangnya informasi dari pihak sekolah yang bersangkutan. untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat berbagai upaya, yaitu penguatan koordinasi antar pihak dan pendekatan dengan pihak keluarga. disarankan kepada para pihak untuk melakukan penguatan koordinasi antara kepolisian, balai permasyarakatan (bapas), dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a), advokat, pihak sekolah, serta keluarga para pihak, disertai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai diversi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tetap berorientasi pada perlindungan serta pembinaan anak.

The resolution of the criminal offense of assault committed by a child within the school environment through the diversion process constitutes an obligation imposed upon every child in conflict with the law. This is explicitly stipulated in Article 5 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 2015 concerning the Implementation of Diversion and the Handling of Children Under 12 (twelve) Years of Age. Nevertheless, the resolution of assault cases committed by children in the school environment through diversion has not yet been fully implemented in an optimal manner. This study aims to examine the implementation of diversion in resolving criminal acts of assault committed by children in the school environment, the obstacles encountered in such resolution, and the efforts undertaken to overcome these obstacles. The research method employed is empirical juridical. The data were obtained from primary sources in the form of interviews with respondents and informants, as well as secondary sources derived from library research, including textbooks, journals, legal theories, and statutory regulations. The findings indicate that the resolution of assault cases committed by children in the school environment through diversion is carried out using a mediation approach involving multiple relevant parties. However, in practice, several obstacles remain, particularly the lack of public awareness or understanding among the parties involved (both perpetrators and victims) regarding diversion, differences in perception between the parties, and insufficient information provided by the relevant school. To address these challenges, various measures have been undertaken, including strengthening inter-agency coordination and engaging in family-based approaches. It is recommended that all relevant parties enhance coordination among the police, the Correctional Center (BAPAS), the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A), legal counsel, school authorities, and the families involved, alongside increasing public awareness and understanding of diversion to ensure its more effective implementation while maintaining a focus on child protection and rehabilitation.