Abstrak perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengimplementasi sistem pelayanan publik berbasis digital melalui konsep e-government. salah satu implementasinya adalah penggunaan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial –next generation (siks-ng) oleh dinas sosial kota banda aceh dalam mengelola data kesejahteraan sosial guna meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi siks-ng serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. teori yang digunakan adalah teori keberhasilan e-government menurut indrajit (2014) yang meliputi tiga indikator: support, capacity, dan value. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi siks-ng belum berjalan optimal dalam ketiga indikator tersebut, keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya pelatihan dan sosialisasi. keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya pelatihan berkelanjutan, serta gangguan teknis pada server juga pemanfaatan sistem juga belum optimal akibat rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat. kondisi ini menghambat implementasi aplikasi siks-ng dalam mengelola data kesejahteraan sosial yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial dan ketepatan sasaran bantuan. hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaanya seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada sistem, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. selain itu, kewenangan penentuan klasifikasi kesejahteraan yang berada di tingkat pusat juga mempengaruhi fleksibilitas pembaruan data di daerah. oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi sistem dapat berjalan lebih efektif dan mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. kata kunci: implementasi, e-government, aplikasi siks-ng, kesejahteraan sosial, dinas sosial.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGELOLA DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh ,
Baca Juga : PLTU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA SUAK PUNTONG, KECAMATAN KUALA PESISIR, KABUPATEN NAGAN RAYA (Omita Ardilla, 2021)
Abstract
ABSTRACT The development of information technology has encouraged governments to implement digital-based public service systems through the concept of e-government. One of its implementations is the use of the Social Welfare Information System – Next Generation (SIKS-NG) application by the Social Affairs Office of Banda Aceh City to manage social welfare data in order to improve the accuracy of social assistance distribution. This study aims to analyze the implementation of the SIKS-NG application and to identify the obstacles faced in managing social welfare data. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The theoretical framework used is the e-government success theory proposed by Indrajit (2014), which consists of three indicators: support, capacity, and value. The results show that the implementation of SIKS-NG has not yet been optimal across these three indicators. Budget limitations have led to minimal training and socialization, while limited human resources, the absence of continuous training, and technical disruptions on the server further hinder its effectiveness. In addition, the utilization of the system remains suboptimal due to low levels of public understanding and literacy. These conditions impede the implementation of the SIKSNG application in managing social welfare data, thereby affecting the effectiveness and accuracy of social assistance distribution. The main challenges identified include limited human resources, technical system issues, budget constraints, and a lack of public outreach. Furthermore, the authority for determining welfare classification at the central government level also affects the flexibility of data updates at the regional level. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity, strengthen institutional coordination, and optimize public outreach to ensure that the system can be implemented more effectively and support more accurate targeting of social assistance. Keywords: Implementation, e-government, SIKS-NG Application, social welfare, Social Affairs Office.
Baca Juga : PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI DAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA BANDA ACEH (ARJUN BARONA AKA, 2022)