Electronic Theses and Dissertation

Kewajiban pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen (uupk) mewajibkan penyampaian informasi yang benar, jujur, dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf b serta larangan memberikan informasi tidak benar dalam pasal 8 uupk dimana pelaku usaha toko emas masih tidak menaati hal tersebut terkait ketidaksesuaian kandungan emas dengan surat emas dimana menurut pasal 28 uupk pelaku usaha mewajibkan ganti rugi dengan prinsip pembuktian terbalik. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha, faktor yang menyebabkan kelalaian pelaku usaha dan upaya penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian informasi. penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan serta melakukan wawancara dengan pelaku usaha toko emas dan konsumen perhiasan emas. berdasarkan hasil penelitian terhadap konsumen yang membeli emas perhiasan di toko emas d aruni mengalami kerugian akibat emas yang diterima tidak memiliki kandungan yang sesuai dengan yang ada di surat emas,pihak toko emas bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi dalam bentuk uang dan menukar kembali emas perhiasan sesuai dengan kandungan seharusnya, faktor yang menyebabkan kelalaian ini dikarenakan pihak toko tidak memeriksa ulang emas yang dibeli kembali dari konsumen sebelumnya dan kelalaian ketika menandai emas yang sudah dilebur untuk dicetak menjadi perhiasan baru, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di toko emas d. aruni dilakukan dengan itikad baik dan pendekatan restoratif. meskipun kelalaian terjadi, pihak toko tidak menghindar dari tanggung jawab, melainkan berusaha memberikan ganti rugi yang seimbang dan adil. pelaku usaha toko emas d aruni disarankan lebih hati-hati dan teliti dalam memperjualbelikan emas perhiasan kepada konsumen termasuk khususnya kesesuaian perhiasan emas yang dijual dan informasi yang ada dalam surat, konsumen diimbau teliti menyimpan surat emas serta aktif mengajukan keberatan bila terjadi ketidaksesuaian sebagai upaya perlindungan hak konsumen.

The obligations of business actors under the Consumer Protection Law (UUPK) require the provision of accurate, honest, and clear information as stipulated in Article 7 letter b, as well as the prohibition against providing false information under Article 8 of the UUPK. In this case, the gold shop business actor has failed to comply with these provisions due to the discrepancy between the gold content and the information stated in the gold certificate. Pursuant to Article 28 of the UUPK, business actors are required to provide compensation based on the principle of reversed burden of proof. This thesis aims to explain the liability of business actors, the factors causing negligence on the part of business actors, and the dispute resolution efforts arising from misinformation. This research employs an empirical juridical approach, with data collected through literature review and field research, including the examination of statutory regulations and interviews with gold shop business actors and consumers of gold jewelry. Based on the research findings, consumers who purchased gold jewelry at D Aruni Gold Shop suffered losses due to the gold received not having content in accordance with the certificate. The gold shop took responsibility by providing compensation in the form of money and replacing the jewelry with gold of the appropriate content. The factors contributing to this negligence include the shop’s failure to re-examine gold repurchased from previous consumers and negligence in marking gold that had been melted and recast into new jewelry. Dispute resolution between consumers and business actors at D Aruni Gold Shop was carried out in good faith and through a restorative approach. Despite the negligence, the shop did not evade responsibility but instead sought to provide fair and balanced compensation. It is recommended that business actors at D Aruni Gold Shop exercise greater caution and diligence in trading gold jewelry, particularly regarding the conformity between the product and the information stated in the certificate. Consumers are also advised to carefully retain gold certificates and actively raise objections in the event of discrepancies as part of protecting their rights.