Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
Janira Alifya, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA LISENSI OLEH PEMBAWA LAGU BERDASARKAN UUHC. Banda Aceh Fakultas Hukum,2026

Lagu dan/atau musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disingkat uuhc). namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hak ekonomi melalui penggunaan secara komersial ciptaan lagu dan/atau musik tanpa lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 uuhc. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum pencipta dalam penggunaan secara komersial ciptaan lagu dan/atau musik tanpa lisensi berdasarkan uuhc, akibat hukum penggunaan secara komersial tanpa lisensi, dan penyelesaian sengketa royalti pencipta dalam putusan pengadilan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. dengan demikian, fokus analisis pada penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sebagai bahan-bahan hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum pencipta terbagi atas perlindungan preventif dan represif. perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan dalam uuhc, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, dan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik sebagai pelindungan hak ekonomi pencipta. perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. akibat hukum penggunaan secara komersial tanpa lisensi berupa sanksi perdata dalam bentuk ganti kerugian dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. penyelesaian sengketa royalti dalam putusan nomor 92/pdt.sus-hki/2024/pn niaga jkt. pst., bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada pencipta dan biaya perkara.



Abstract

Songs and/or music constitute protected works as stipulated under Article 40 paragraph (1) letter (d) of Law Number 28 of 2014 on Copyright (hereinafter referred to as the Copyright Law). However, in practice, violations of economic rights still occur through the commercial use of copyrighted songs and/or music without a license as provided under Article 9 of the Copyright Law. This study aims to identify and explain the forms of legal protection afforded to creators in cases of unauthorized commercial use of songs and/or music under the Copyright Law, the legal consequences of such unauthorized use, and the mechanisms for resolving royalty disputes involving creators in court decisions. This research constitutes normative legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. Accordingly, the analysis focuses on the examination of statutory regulations, court decisions, and legal doctrines as legal materials. The findings indicate that legal protection for creators is divided into preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented through regulatory frameworks under the Copyright Law, Government Regulation Number 36 of 2018 on the Recordation of Intellectual Property License Agreements, and Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which safeguard the economic rights of creators. Repressive protection is provided through dispute resolution mechanisms involving the imposition of sanctions for copyright infringement. The legal consequences of unauthorized commercial use include civil liability in the form of damages and criminal sanctions as an ultimum remedium. In the settlement of royalty disputes, as reflected in Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst., the defendant was found to have committed an unlawful act (perbuatan melawan hukum) by infringing the creator’s economic rights and was ordered to pay damages and court costs.



    SERVICES DESK