Electronic Theses and Dissertation

Penyalahgunaan narkotika di indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah narapidana, sehingga diperlukan pembinaan efektif sesuai pasal 36 ayat (4) dan pasal 38 undang-undang no. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. aturan ini mengatur penempatan serta pembinaan sesuai asesmen risiko dan kebutuhan individu melalui program kepribadian serta kemandirian. namun dalam praktiknya, penempatan dan pembinaan antar narapidana penyalahguna narkotika tersebut belum dilaksanakan secara optimal. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip individualisasi pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap petugas pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, serta narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh. data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan pelaksanaan prinsip individualisasi pembinaan dalam praktik pemasyarakatan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip individualisasi pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh dilaksanakan melalui asesmen awal, masa karantina, masa pengenalan lingkungan, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian, termasuk rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika. namun, penerapannya belum optimal karena pembinaan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan individual narapidana, dengan hambatan berupa overkapasitas yang mengakibatkan tidak optimalnya klasifikasi penempatan, pertimbangan keamanan petugas, serta keterbatasan keterbukaan narapidana dalam proses asesmen awal. sebagai saran, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas) perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara konsisten sejak tahap awal pembinaan agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan program pembinaan narapidana narkotika. selain itu, diperlukan peningkatan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran pembinaan guna mengatasi permasalahan overkapasitas dan mendorong penerapan prinsip individualisasi pembinaan secara lebih efektif sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

The abuse of narcotics in Indonesia has contributed to an increase in the number of inmates, thereby necessitating effective correctional treatment in accordance with Article 36 paragraph (4) and Article 38 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. These provisions regulate the placement and treatment of inmates based on risk and needs assessments, implemented through personality development and vocational (self-reliance) programs. However, in practice, the placement and treatment of inmates convicted of narcotics abuse have not yet been carried out optimally. This study aims to explain the implementation of the principle of individualized treatment for narcotics inmates at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through library research and field research, including interviews with correctional officers, probation officers (community advisors), and narcotics inmates at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. The data were then systematically analyzed to describe the implementation of the principle of individualized treatment in correctional practice. The results of the study indicate that the implementation of the principle of individualized treatment for narcotics inmates at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution is carried out through initial assessment, quarantine period, orientation period, and personality and vocational development programs, including social rehabilitation for narcotics abusers. However, its implementation has not been optimal, as the treatment remains general in nature and has not been fully tailored to the individual needs of inmates. The obstacles include overcrowding, which leads to suboptimal classification and placement, security considerations of officers, and the limited openness of inmates during the initial assessment process. As a recommendation, the implementation of the Social Inquiry Report (Litmas) should be optimized and carried out consistently from the early stages of treatment so that it can serve as a strong basis for determining appropriate treatment programs for narcotics inmates. In addition, it is necessary to enhance support in terms of facilities, infrastructure, human resources, and budget allocation to address the issue of overcrowding and to promote a more effective implementation of the principle of individualized treatment in line with the objectives of the correctional system.