Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI PADA KA…

Rahmatika Awalia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis daerah­ daerah Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kontribusi dana bagi hasil tertinggi dan terendah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten dan S kota. Penelitian ini dibatasi pada dana bagi hasil secara keseluruhan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang merpak.an data Laporan Re…

EXPECTATION GAP ANTARA PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN P…

Teuku Ari Suganda

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya Expectation Gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor eksternal pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRA Komisi C (Keuangan), pegawai DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) di Bidang Akuntansi, dan auditor eksternal pemerintah dalam penelitian ini adalah auditor Perwakilan BPK di Banda Aceh. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional…

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA BOBBY NASUTION TERHADAP PENINGKATAN CITRA…

Syahlani

ABSTRAK Setiap pemimpin daerah maupun organasasi pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh pada citra daerah ataupun organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat apakah gaya kepemimpinan seorang walikota dapat meningkatkan citra positif kota yang dipimpinnya. Landasan teori yang digunakan yaitu teori pemulihan citra. Pemulihan citra dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki citra yang kur…

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN …

KARTIKA

Cagar Budaya yang tersebar di hampir sebagian besar di wilayah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh khususnya berada di Wilayah Kota Banda Aceh berada dalam kondisi yang memprihatinkan/tidak terurus dengan baik. Selain itu banyak Cagar Budaya yang rusak baik karena faktor alam maupun karena faktor manusia, hilang dan sisanya tidak terurus dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Pertama, untuk menjelaskan tantangan/permasalahan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Ko…

TINJAUAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN …

Rio Zulmachdi

Ditinjau dari pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Barat, dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya, dimana realisasi pelaksanaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 hanya terserap sebesar 66,90%, sedangkan pada tahun 2012 bahkan lebih buruk dari tahun 2011, dengan realisasi pelaksanaan hanya …

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB PROVINSI ACEH

Teuku Muhammad Chalifachwy

Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas tentang kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh serta untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah Provinsi Aceh sebelum dan sesudah otonomi. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik penulis, pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder time seri…

PERKEMBANGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2005-2012

RIZAL

ABSTRAK Kata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Simpang Mamplam Penelitian ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012” mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar …

UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA)

Usman Kari

USMAN KARI 2015 ABSTRAK UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 55), pp., bibl., app. (Dr. Mohd. Din, SH., MH dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Perjuangan untuk pemekaran Provinsi telah bergulir sejak tahun 1999, dipelopori oleh tokoh masyarakat yang berasal dari wilayah tengah tenggara di Jakarta. Pemekaran suatu daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemer…


    SERVICES DESK